Soeharto, Satu-satunya Jenderal TNI yang 8 Kali Jadi Panglima

JAKARTA - Seorang jenderal TNI tentu berpeluang besar menjadi panglima perang atau operasi militer. Namun tak banyak jenderal TNI yang bisa menduduki jabatan panglima. Sebab hanya butuh satu panglima dalam sebuah perang atau operasi mililter.

Di antara sedikit orang itu, ada satu jenderal TNI yang pernah menduduki delapan jabatan panglima. Dialah Soeharto, mantan presiden yang berkuasa di Indonesia selama 32 tahun.


^{Foto/Istimewa}

Soeharto lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal.

Di dunia internasional, Soeharto dijuluki sebagai "The Smiling General" atau Jenderal yang Tersenyum. Ini tak lain karena raut muka Soeharto yang selalu tersenyum di setiap acara resmi kenegaraan.



Apa saja jabatan panglima yang diduduki Soeharto?

1. Panglima Tentara Teritorium IV Diponogoro (1956)
Dikutip dari tni.mil.id, Soeharto merupakan pimpinan Brigade X berpangkat Letnan Kolonel yang berperan melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama enam jam. Empat tahun kemudian, dia dipindahtugaskan ke Markas Divisi sebagai Komandan Resimen Infenteri 15.

Pada 3 Juni 1956, Soeharrto diangkat menjadi Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro di Semarang. Dari Kepala Staf, di tahun yang sama dia diangkat menjadi pejabat Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro. Pangkat Soeharto dinaikkan menjadi kolonel pada 1 Januari 1957.

2. Panglima Korp Tentara I Caduad (1961)
Hanya dua tahun setelah menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium IV Diponegoro, Soeharto nyaris dibawa ke pengadilan militer lantaran kasus pungli. Namun dia urung diadili dan hanya dipecat dari posisinya.

Soeharto dipindahkan ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung, Jawa Barat. Di sini, Soeharto mulai kembali bersinar. Setelah mengikuti kursus, dia berhasil mendapatkan satu bintang di pundak. Tepat 1 Januari 1960 pangkat Soeharto menjadi Brigadir Jenderal.

Setahun kemudian, 1 Oktober 1961, Soeharto dipercaya menjabat sebagai Panglima Korps Tentara I Caduad (Cadangan Umum AD), cikal bakal Kostrad.

3. Panglima Kohanudad (1961)
Di tahun yang sama, Soeharto merangkap jabatan sebagai panglima Komando Pertahanan AD (Kohanudad). Di tahun itu juga, Soeharto dipercaya menjalankan tugas sebagai sebagai Atase Militer Republik Indonesia di Beograd, Paris (Perancis), dan Bonn (Jerman).

4. Panglima Komando Mandala (1962)

^{Foto: soeharto.co}

Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencetuskan Trikora, yaitu Gagalkan pembentukan negara papua di Irian Barat; Kibarkan bendera merah putih di Irian Barat; Bersiap-siap untuk mengadakan mobilisasi umum.

Menindaklanjuti Trikora, pada awal 1962 dibentuk Komando Mandala di wilayah timur Indonesia bermarkas besar di Ujung Pandang. Brigjen Soeharto ditunjuk sebagai panglima sekaligus tugas tambahan sebagai Deputi I KSAD untuk wilayah timur. Pangkatnya naik menjadi mayor jenderal.

5. Panglima Komando Strategis Angkatan Darat/Kostrad (1963)



Setelah Operasi Mandala selesai, Cadangan Utama AD diubah menjadi Komando Strategis berdasarkan Skep Kasad No : KPTS 178/2/1963 tgl 19 Feb.1963. Soeharto diangkat sebagai pangllimanya.

6. Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Kokamtib) (1965)
Pasca tragedi berdarah penculikan dan pembunuhan tujuh Pahlawan Revolusi termasuk Jenderal Ahmad Yani, situasi politik kacau. Pada 3 Oktober 1965, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi pemulihan keamanan dan ketertiban seusai peristiwa G30S/PKI tersebut.

Untuk melakukan operasi yang diminta, Mayjen Soeharto membentuk Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Kopkamtib dikomando langsung oleh Soeharto selaku panglima tertinggi, kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan No. 162/KOTI 1965, 12 November 1965.

7. Panglima Angkatan Darat (1965)

^Foto/ist

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Presiden Soekarno melantik Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Dia menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang ikut menjadi korban dalam peristiwa G30S/PKI

8. Panglima Tertinggi (1968)


^{Foto/perpusnas}

Pada 12 Maret 1967, MPRS menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden setelah menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Setahun kemudian, MPRS resmi melantik Soeharto sebagai presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS pada 27 Maret 1968. Sebagai presiden, Soeharto menjadi panglima tertinggi.