Kemendes PDTT Segera Terbitkan Aturan Akuntabilitas BUMDesMa LKD
Kamis, 01 Desember 2022 - 23:38 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menerima audiensi terkait Pelaporan Hasil Munas I Asosiasi BUM Desa Bersama LKD dan Kesepakatan Akuntansi BUM Desa di ruang kerjanya, Kamis (1/12/2022). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan membuat aturan tentang akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa (BUMDesMa LKD ). Payung hukum ini penting sebagai pijakan dalam setiap proses pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban BUMDesMa dan BUMDesMa LKD seluruh Indonesia.
"Pertama pedoman sudah ada, kemudian berarti kan butuh sebuah payung hukum supaya ini diimplementasikan secara menyeluruh untuk BUMDesMa maupun BUMDesMa LKD seluruh Indonesia," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menerima audiensi terkait Pelaporan Hasil Munas I Asosiasi BUM Desa Bersama LKD dan Kesepakatan Akuntansi BUM Desa di ruang kerjanya, Kamis (1/12/2022). Baca juga: Mendes PDTT: Pendamping Desa Harus Adopsi Sistem Digital
Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Asosiasi BUMDesMa LKD Nusantara, Perwakilan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan PKN STAN.
Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT mengungkapkan dengan adanya payung hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kemudian hari. Menurutnya, Kemendes akan membuat payung hukum yang mudah dipahami oleh warga masyarakat sehingga tidak menimbulkan tafsir yang macam-macam.
"Jadi baca (regulasi) sekilas sudah paham, oh ini BUMDes, ini BUMDesMa, ini aturan untuk BUMDesMa LKD," jelas penerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Gus Halim berupaya agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan bisa dimulai pada Januari 2023 tanpa meninggalkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, dalam regulasi tersebut nantinya akan ada siklus, pada bulan-bulan tertentu dilakukan audit ke BUMDesMa dan BUMDesMa LKD.
"Intinya begini, regulasi yang selalu kita bikin itu sedemikian detail. Orang baca sekilas itu paham, sehingga di masyarakat dua-tiga kali baca sudah paham dan tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran," katanya.
Mendes PDTT memberikan apresiasi kepada PKN STAN, IAI, IAPI dan pengurus Asosiasi BUMDesMa LKD yang sudah melakukan langkah-langkah yang sangat konstruktif bagi pengelolaan BUMDesMa dan BUMDesMa LKD yang lebih profesional. Baca juga: Kemendes PDTT Peroleh DIPA Rp2,99 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi
Sebagai informasi, saat ini setidaknya terdapat lebih dari 5.000 BUMDesMa LKD. Badan usaha ini akan mengelola Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat Eks PNPM.
"Pertama pedoman sudah ada, kemudian berarti kan butuh sebuah payung hukum supaya ini diimplementasikan secara menyeluruh untuk BUMDesMa maupun BUMDesMa LKD seluruh Indonesia," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menerima audiensi terkait Pelaporan Hasil Munas I Asosiasi BUM Desa Bersama LKD dan Kesepakatan Akuntansi BUM Desa di ruang kerjanya, Kamis (1/12/2022). Baca juga: Mendes PDTT: Pendamping Desa Harus Adopsi Sistem Digital
Turut hadir dalam pertemuan ini yakni Asosiasi BUMDesMa LKD Nusantara, Perwakilan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan PKN STAN.
Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT mengungkapkan dengan adanya payung hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di kemudian hari. Menurutnya, Kemendes akan membuat payung hukum yang mudah dipahami oleh warga masyarakat sehingga tidak menimbulkan tafsir yang macam-macam.
"Jadi baca (regulasi) sekilas sudah paham, oh ini BUMDes, ini BUMDesMa, ini aturan untuk BUMDesMa LKD," jelas penerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Gus Halim berupaya agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan bisa dimulai pada Januari 2023 tanpa meninggalkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, dalam regulasi tersebut nantinya akan ada siklus, pada bulan-bulan tertentu dilakukan audit ke BUMDesMa dan BUMDesMa LKD.
"Intinya begini, regulasi yang selalu kita bikin itu sedemikian detail. Orang baca sekilas itu paham, sehingga di masyarakat dua-tiga kali baca sudah paham dan tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran," katanya.
Mendes PDTT memberikan apresiasi kepada PKN STAN, IAI, IAPI dan pengurus Asosiasi BUMDesMa LKD yang sudah melakukan langkah-langkah yang sangat konstruktif bagi pengelolaan BUMDesMa dan BUMDesMa LKD yang lebih profesional. Baca juga: Kemendes PDTT Peroleh DIPA Rp2,99 Triliun, Ini Pesan Presiden Jokowi
Sebagai informasi, saat ini setidaknya terdapat lebih dari 5.000 BUMDesMa LKD. Badan usaha ini akan mengelola Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat Eks PNPM.
(kri)
Lihat Juga :
