Politikus PDIP soal Calon Panglima TNI: Yang Ditunjuk KSAL, Selesai!
loading...
Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menyebut KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI yang akan diserahkan presiden kepada DPR. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin membenarkan perihal penunjukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Dia mengaku memperoleh informasi meyakinkan dan valid bahwa Presien Jokowi menunjuk Yudo untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa.
"Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu adalah KSAL, selesai. Apanya sekarang yang anu (ditanyakan)," kata politikus yang juga purnawirawan TNI AD berpangkat mayor jenderal ini.
Hasanuddin menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia terima presiden hanya mengusulkan satu nama. Hal itu, kata dia, memang sudah sesuai aturan bahwa presiden hanya mengirimkan satu nama ke DPR. "Ya menurut informasi, ya memang aturannya satu nama (calon Panglima TNI. Jadi yang diajukan itu satu nama saja," tegasnya.
Soal apa yang akan ditanyakan pada uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR nanti, politisi asal Jawa Barat ini menjelaskan, ada lima item pertanyaan di antaranya, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun; serta upaya dalam usaha menyelesaikan Renstra ke-III Minimum Essential Force (MEF);
Selain itu, upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual; upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit; dan sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat.
"Kira-kira lima item itulah yang digali dengan berbagai macam pertanyaan," tegasnya.
"Saya dapat informasi bahwa yang ditunjuk itu adalah KSAL, selesai. Apanya sekarang yang anu (ditanyakan)," kata politikus yang juga purnawirawan TNI AD berpangkat mayor jenderal ini.
Hasanuddin menjelaskan, berdasarkan informasi yang ia terima presiden hanya mengusulkan satu nama. Hal itu, kata dia, memang sudah sesuai aturan bahwa presiden hanya mengirimkan satu nama ke DPR. "Ya menurut informasi, ya memang aturannya satu nama (calon Panglima TNI. Jadi yang diajukan itu satu nama saja," tegasnya.
Soal apa yang akan ditanyakan pada uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR nanti, politisi asal Jawa Barat ini menjelaskan, ada lima item pertanyaan di antaranya, bagaimana upaya Panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun; serta upaya dalam usaha menyelesaikan Renstra ke-III Minimum Essential Force (MEF);
Selain itu, upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan, terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual; upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit; dan sikap Panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat.
"Kira-kira lima item itulah yang digali dengan berbagai macam pertanyaan," tegasnya.
Lihat Juga :
(muh)
