Peranan KUPI Dinilai Sangat Strategis dan Dibutuhkan Desa
Jum'at, 25 November 2022 - 21:27 WIB
loading...
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberikan keterangan pers saat menghadiri KUPI ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asyari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/11/2022) malam. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dinilai sangat strategis dan dibutuhkan desa. Karena itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak kepada keterlibatan perempuan.
Hal ini disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri KUPI ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan KUPI yang merupakan pemimpin informal.
"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11/2022).
Baca juga: Mendes Abdul Halim Bagikan 3 Tips bagi Santri Terjun ke Masyarakat
Menurutnya, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima. Kemudian, kebanyakan penderita stunting adalah bayi perempuan. Selain itu, angka putus sekolah juga paling banyak perempuan.
Karena itu, kata Gus Halim, dalam perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan. "Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," katanya.
Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30% keterwakilan perempuan di perangkat desa.
Hal ini disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar saat menghadiri KUPI ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Menurutnya, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan KUPI yang merupakan pemimpin informal.
"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Jumat (25/11/2022).
Baca juga: Mendes Abdul Halim Bagikan 3 Tips bagi Santri Terjun ke Masyarakat
Menurutnya, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima. Kemudian, kebanyakan penderita stunting adalah bayi perempuan. Selain itu, angka putus sekolah juga paling banyak perempuan.
Karena itu, kata Gus Halim, dalam perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan. "Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," katanya.
Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30% keterwakilan perempuan di perangkat desa.
Lihat Juga :
