Komisi I DPR Bocorkan 5 Pertanyaan Uji Kelayakan Calon Panglima TNI
loading...
A
A
A
JAKARTA - Surat presiden tentang calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa akan diserahkan pada pada Senin, 28 November 2022. Bila surat telah diterima, DPR segera mengagendakan uji kapatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon yang ditunjuk presiden.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menjelaskan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan. Menurut dia, ada 5 poin pertanyaan untuk calon panglima TNI dan ia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I akan berkisar di lima masalah.
Pertama, kata dia, bagaimana upaya panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata politisi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Ketiga, sambung Hasanuddin, bagaimana upaya panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan , terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual. Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kelima, bagaimana sikap panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," paparnya.
Hasanuddin juga menyebut surpres mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR. Sehingga, bisa uji kelayakan diselesaikan sebelum masa sidang DPR berakhir 15 Desember 2022 mendatang.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," tandasnya.
Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin menjelaskan gambaran pelaksanaan uji kelayakan Panglima TNI yang nanti dilakukan. Menurut dia, ada 5 poin pertanyaan untuk calon panglima TNI dan ia memprediksi pertanyaan-pertanyaan Komisi I akan berkisar di lima masalah.
Pertama, kata dia, bagaimana upaya panglima TNI menjaga dan meningkatkan disiplin para prajurit TNI yang kalau menurut data yang ada akhir-akhir ini sedikit menurun.
"Kedua, bagaimana upaya panglima TNI dalam usaha menyelesaikan Renstra ke III MEF," kata politisi PDI Perjuangan ini kepada wartawan, Kamis (24/11/2022).
Ketiga, sambung Hasanuddin, bagaimana upaya panglima TNI untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui latihan dan pendidikan , terutama dalam rangka menghadapi ancaman aktual. Keempat, bagaimana upaya Panglima TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan prajurit.
"Kelima, bagaimana sikap panglima TNI agar prajurit TNI tetap netral dan tak berpolitik sesuai dengan aturan perundang-undangan mengingat pesta politik seperti Pilpres, Pileg, dan Pilkada semakin dekat," paparnya.
Hasanuddin juga menyebut surpres mengenai pergantian panglima TNI harus segera dikirim ke DPR. Sehingga, bisa uji kelayakan diselesaikan sebelum masa sidang DPR berakhir 15 Desember 2022 mendatang.
"Prediksi kami sebelum reses atau sebelum tanggal 15 Desember 2022 sudah harus ada jadwal uji kelayakan untuk calon Panglima TNI yang baru," tandasnya.
(muh)