PPP-PAN Kompak Tak Haramkan Politik Identitas
Selasa, 15 November 2022 - 16:34 WIB
loading...
Politik identitas dianggap sudah menjadi bagian budaya di Indonesia. Foto: MPI/Wiidya Michella
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku tak mengharamkan politik identitas . Sebab politik identitas telah masuk ke dalam konteks budaya di Indonesia.
"Politik identitas tidak mungkin diharamkan sama sekali, karena kita menunjukkan identitas kita," kata Asrul dalam Diskusi Media Road to Muktamar di Gedung Dakwah PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).
Lantas dia mencontohkan UU di Indonesia pun bahkan mengartikulasikan politik identitas. Salah satunya adalah saat pemilihan panitia khusus (pansus) di daerah Papua.
Baca juga: Meluruskan Kesalahpahaman tentang Politik Identitas
"Pansus Papua, calonnya harus Papua itu kan identitas, tapi kita hormati,. Kita yakini akan membawa kemanfaatan juga," ujar dia.
Namun, politik identitas yang diharamkan adalah yang memecah belah bangsa dan keluar dari empat konsensus kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Yang tidak boleh politik identitas yang memecah bangsa, yang keluar dari empat konsensus bernegara," kata dia.
"Politik identitas tidak mungkin diharamkan sama sekali, karena kita menunjukkan identitas kita," kata Asrul dalam Diskusi Media Road to Muktamar di Gedung Dakwah PP Muhamadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2022).
Lantas dia mencontohkan UU di Indonesia pun bahkan mengartikulasikan politik identitas. Salah satunya adalah saat pemilihan panitia khusus (pansus) di daerah Papua.
Baca juga: Meluruskan Kesalahpahaman tentang Politik Identitas
"Pansus Papua, calonnya harus Papua itu kan identitas, tapi kita hormati,. Kita yakini akan membawa kemanfaatan juga," ujar dia.
Namun, politik identitas yang diharamkan adalah yang memecah belah bangsa dan keluar dari empat konsensus kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Yang tidak boleh politik identitas yang memecah bangsa, yang keluar dari empat konsensus bernegara," kata dia.
Lihat Juga :
