Kompolnas Dukung Program Quick Wins Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi sekaligus mendukung program Quick Wins Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam membenahi institusi Polri yang sejak Juli 2022 mengalami banyak insiden pelanggaran. Kompolnas bakal menindaklanjuti dengan melakukan survei di fase awal dan di fase akhir program ini, sehingga dapat melihat sejauh mana program Quick Wins Presisi ini dapat dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto saat melakukan audiensi dengan Posko Presisi Mabes Polri. Dia memaparkan program Quick Wins Presisi yang saat ini sedang berjalan dalam audiensi dengan Kompolnas.
Adapun program Quick Wins Presisi dilaksanakan selama 40 hari, sejak 1 November 2022 hingga 10 Desember 2022. "Beberapa hal yang kami garis bawahi, kami menyambut digitalisasi layanan publik Polri, dimana hal ini juga kami memonitor pendapat masyarakat yang juga merespons positif Polri yang mendigitalisasi layanan publik dan quick response atas keluhan-keluhan masyarakat," ujar Benny di Jakarta, Rabu (2/10/2022).
Dia mengatakan ketidakpuasan publik terhadap Polri selama ini dikarenakan lambatnya merespons keluhan masyarakat. "Sebaiknya diperbaiki dengan pelayanan yang cepat dan masyarakat agar memberikan testimoni," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota komisioner Kompolnas Yusuf. Dia melihat masalah yang muncul dalam rendahnya layanan publik Polri selama ini disebabkan komunikasi publik yang masih terbatas.
"Apa yang diucapkan pimpinan di jajaran daerah, misalnya Kapolda harus selaras dengan yang diucapkan Kapolri," kata Yusuf.
Dia pun menekankan digitalisasi layanan publik akan menyamakan frekuensi ringkat Mabes dan tingkat jajaran daerah. Menurutnya, sebaiknya distribusi informasi tersebut tidak hanya menciptakan kesamaan pelayanan publik, melainkan juga menunjukkan atmosfer kebersahajaan anggota kepolisian.
"Misalnya, seharusnya sejak dalam berpakaian yang dikenakan polisi di mana pun harus memperhatikan kesederhanaan. Dan itu berlaku di mana pun," imbuhnya.
Masukan dan rencana survei dari Kompolnas itu pun langsung direspons oleh Kepala Posko Presisi Irjen Pol Slamet Uliandi. Dia menuturkan bahwa saran dan masukan yang diberikan Kompolnas bakal menggenapi upaya perbaikan Polri yang termaktub dalam 10 Program Quick Wins Presisi periode November dan Desember 2022.
"Masukan Kompolnas menjadi saran yang sangat baik, bagi intensifikasi tiga poin awal program Quick Wins. Yaitu, meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial; optimalisasi pelayanan publik; dan pengembangan SDM unggul," kata jenderal bintang dua yang akrab disapa Ulin ini.
Lebih jauh indikator perbaikan Polri dari implementasi program Quick Wins ini sebenarnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia memberikan contoh misalnya pengaduan masyarakat direspons cepat.
"Tidak adanya atau berkurangnya kritik negatif tentang layanan, berarti menjelaskan respons publik ataslayanan Polri yang dirasakan semakin baik," ungkapnya. Baca juga: Pesan Kapolri kepada 1.028 Taruna: Sinergi TNI-Polri Akan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Politik
Posko Presisi juga bakal lebih terbuka bagi media untuk catatan laporan layanan yang masih rendah sebagai upaya memasifkan upaya perbaikan ini. "Kalau perlu bukan hanya media online yang menggulirkan laporan perbaikan, tetapi juga memberikan stasiun televisi melakukan peliputan secara langsung. Sehingga, signal pelayanan publik secara digital dapat bergulir lebih lanjut agar tidak ada kucing-kucingan antara yang belum tahu dengan yang sudah paham," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto saat melakukan audiensi dengan Posko Presisi Mabes Polri. Dia memaparkan program Quick Wins Presisi yang saat ini sedang berjalan dalam audiensi dengan Kompolnas.
Adapun program Quick Wins Presisi dilaksanakan selama 40 hari, sejak 1 November 2022 hingga 10 Desember 2022. "Beberapa hal yang kami garis bawahi, kami menyambut digitalisasi layanan publik Polri, dimana hal ini juga kami memonitor pendapat masyarakat yang juga merespons positif Polri yang mendigitalisasi layanan publik dan quick response atas keluhan-keluhan masyarakat," ujar Benny di Jakarta, Rabu (2/10/2022).
Dia mengatakan ketidakpuasan publik terhadap Polri selama ini dikarenakan lambatnya merespons keluhan masyarakat. "Sebaiknya diperbaiki dengan pelayanan yang cepat dan masyarakat agar memberikan testimoni," tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Anggota komisioner Kompolnas Yusuf. Dia melihat masalah yang muncul dalam rendahnya layanan publik Polri selama ini disebabkan komunikasi publik yang masih terbatas.
"Apa yang diucapkan pimpinan di jajaran daerah, misalnya Kapolda harus selaras dengan yang diucapkan Kapolri," kata Yusuf.
Dia pun menekankan digitalisasi layanan publik akan menyamakan frekuensi ringkat Mabes dan tingkat jajaran daerah. Menurutnya, sebaiknya distribusi informasi tersebut tidak hanya menciptakan kesamaan pelayanan publik, melainkan juga menunjukkan atmosfer kebersahajaan anggota kepolisian.
"Misalnya, seharusnya sejak dalam berpakaian yang dikenakan polisi di mana pun harus memperhatikan kesederhanaan. Dan itu berlaku di mana pun," imbuhnya.
Masukan dan rencana survei dari Kompolnas itu pun langsung direspons oleh Kepala Posko Presisi Irjen Pol Slamet Uliandi. Dia menuturkan bahwa saran dan masukan yang diberikan Kompolnas bakal menggenapi upaya perbaikan Polri yang termaktub dalam 10 Program Quick Wins Presisi periode November dan Desember 2022.
"Masukan Kompolnas menjadi saran yang sangat baik, bagi intensifikasi tiga poin awal program Quick Wins. Yaitu, meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui media sosial; optimalisasi pelayanan publik; dan pengembangan SDM unggul," kata jenderal bintang dua yang akrab disapa Ulin ini.
Lebih jauh indikator perbaikan Polri dari implementasi program Quick Wins ini sebenarnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia memberikan contoh misalnya pengaduan masyarakat direspons cepat.
"Tidak adanya atau berkurangnya kritik negatif tentang layanan, berarti menjelaskan respons publik ataslayanan Polri yang dirasakan semakin baik," ungkapnya. Baca juga: Pesan Kapolri kepada 1.028 Taruna: Sinergi TNI-Polri Akan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Politik
Posko Presisi juga bakal lebih terbuka bagi media untuk catatan laporan layanan yang masih rendah sebagai upaya memasifkan upaya perbaikan ini. "Kalau perlu bukan hanya media online yang menggulirkan laporan perbaikan, tetapi juga memberikan stasiun televisi melakukan peliputan secara langsung. Sehingga, signal pelayanan publik secara digital dapat bergulir lebih lanjut agar tidak ada kucing-kucingan antara yang belum tahu dengan yang sudah paham," pungkasnya.
(kri)