Kompolnas Optimistis Kapolri Benahi Total Internal Polri
loading...
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pembenahan total di internal Polri, termasuk reformasi kultural. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pembenahan total di internal Polri, termasuk reformasi kultural. Hal itu terlihat dengan langkah tegas kepada jenderal-jenderal yang terjerat persoalan hukum.
"Tindakan tegas kepada FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy Minahasa) itu bukti nyata Kapolri melaksanakan reformasi kultural Polri. Kami optimistis," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (27/10/2022).
Menurut Poengky, Kapolri juga secara tegas memerintahkan kepada pimpinan untuk mencopot dan memproses hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Bagi pimpinan yang gagal memberi contoh teladan atau membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran, akan langsung dicopot. "Statement Kapolri, ikan busuk mulai dari kepalanya," katanya.
Upaya melakukan pembenahan total di tubuh Korps Bhayangkara juga tercermin dari langkah cepat Kapolri Sigit menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, melarang anggota melakukan tilang manual, praktik titip-menitip calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol), hingga setoran kepada atasan.
Untuk diketahui, saat mengundang 559 Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) kepolisian di Istana Negara, beberapa waktu lalu, presiden menyampaikan keluhan masyarakat yang terbesar di tubuh Polri adalah pungutan liar (pungli). Reformasi kultural Polri menjadi harapan publik agar watak militeristik dan arogan berubah jadi humanis dan ramah.
"Jika Presiden sudah memberikan arahan di hadapan seluruh Kasatker dan Kasatwil, maka arahan tersebut mutlak dipatuhi seluruh anggota Polri. Apalagi secara struktural, Polri tunduk dan berada di bawah Presiden," katanya.
Baca juga: Kapolri Perintahkan Jajarannya Tindak Tegas Premanisme, Tawuran, dan Geng Motor
Poengky berpendapat, Jokowi telah memberi contoh pemerintahan bersih bebas pungli dan gaya hidup sederhana. Kapolri juga sudah menyampaikan arahan lebih detail kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil Polri agar menindaklanjutinya dengan mememberikan arahan disertai teladan kepada anggota dan keluarganya.
Saat ini menjadi momentum untuk kembali menggelorakan semangat reformasi kultural Polri, khususnya bersih dari korupsi dan hidup sederhana. Apalagi, Korps Bhayangkara sudah memiliki aturan-aturan, sehingga yang dibutuhkan hanya keteladanan, konsekuensi, dan konsisten.
"Seluruh anggota Polri harus menyadari bahwa polisi adalah abdi negara, pelayan masyarakat, sehingga harus mampu melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan dengan penampilan yang sederhana," katanya.
Poengky mengakui, upaya reformasi kultural Polri bukan pekerjaan mudah karena menyasar perubahan pola pikir (mindset) dan kebiasaan lama. Karena itu harus dilaksanakan dengan niat baik, konsekuen, dan konsisten.
Selain itu, dibutuhkan pengawasan yang melekat dari setiap atasan kepada bawahan dan sebaliknya guna memastikan arahan Presiden dan Kapolri dilaksanakan secara serius dan konsisten. "Silakan melaporkan kepada Kompolnas melalui aplikasi e-Lapor Kompolnas jika masyarakat menjumpai ada pelanggaran," katanya.
"Tindakan tegas kepada FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy Minahasa) itu bukti nyata Kapolri melaksanakan reformasi kultural Polri. Kami optimistis," kata Komisioner Kompolnas Poengky Indarti saat dihubungi, Kamis (27/10/2022).
Menurut Poengky, Kapolri juga secara tegas memerintahkan kepada pimpinan untuk mencopot dan memproses hukum anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Bagi pimpinan yang gagal memberi contoh teladan atau membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran, akan langsung dicopot. "Statement Kapolri, ikan busuk mulai dari kepalanya," katanya.
Upaya melakukan pembenahan total di tubuh Korps Bhayangkara juga tercermin dari langkah cepat Kapolri Sigit menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, melarang anggota melakukan tilang manual, praktik titip-menitip calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol), hingga setoran kepada atasan.
Untuk diketahui, saat mengundang 559 Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) kepolisian di Istana Negara, beberapa waktu lalu, presiden menyampaikan keluhan masyarakat yang terbesar di tubuh Polri adalah pungutan liar (pungli). Reformasi kultural Polri menjadi harapan publik agar watak militeristik dan arogan berubah jadi humanis dan ramah.
"Jika Presiden sudah memberikan arahan di hadapan seluruh Kasatker dan Kasatwil, maka arahan tersebut mutlak dipatuhi seluruh anggota Polri. Apalagi secara struktural, Polri tunduk dan berada di bawah Presiden," katanya.
Baca juga: Kapolri Perintahkan Jajarannya Tindak Tegas Premanisme, Tawuran, dan Geng Motor
Poengky berpendapat, Jokowi telah memberi contoh pemerintahan bersih bebas pungli dan gaya hidup sederhana. Kapolri juga sudah menyampaikan arahan lebih detail kepada seluruh Kasatker dan Kasatwil Polri agar menindaklanjutinya dengan mememberikan arahan disertai teladan kepada anggota dan keluarganya.
Saat ini menjadi momentum untuk kembali menggelorakan semangat reformasi kultural Polri, khususnya bersih dari korupsi dan hidup sederhana. Apalagi, Korps Bhayangkara sudah memiliki aturan-aturan, sehingga yang dibutuhkan hanya keteladanan, konsekuensi, dan konsisten.
"Seluruh anggota Polri harus menyadari bahwa polisi adalah abdi negara, pelayan masyarakat, sehingga harus mampu melaksanakan tugas sebaik-sebaiknya melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat secara profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan dengan penampilan yang sederhana," katanya.
Poengky mengakui, upaya reformasi kultural Polri bukan pekerjaan mudah karena menyasar perubahan pola pikir (mindset) dan kebiasaan lama. Karena itu harus dilaksanakan dengan niat baik, konsekuen, dan konsisten.
Selain itu, dibutuhkan pengawasan yang melekat dari setiap atasan kepada bawahan dan sebaliknya guna memastikan arahan Presiden dan Kapolri dilaksanakan secara serius dan konsisten. "Silakan melaporkan kepada Kompolnas melalui aplikasi e-Lapor Kompolnas jika masyarakat menjumpai ada pelanggaran," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
