Pilpres 2024, PDIP Harus Waspadai Kelompok yang Berupaya Campuri Proses Pencapresan

Kamis, 27 Oktober 2022 - 13:22 WIB
loading...
Pilpres 2024, PDIP Harus...
Sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang cenderung diam terkait pencapresan mendorong kelompok tertentu berupaya ikut campur dalam proses pencapresan. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dinilai sedang menghadapi situasi pelik menjelang Pemilu Presiden ( Pilpres) 2024 . Sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang cenderung diam terkait pencapresan mendorong kelompok tertentu berupaya ikut campur dalam proses tersebut.

Peneliti Senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata mengatakan, PDIP menjadi magnet bagi pelaku politik di Indonesia. Selain sebagai partai penguasa, partai besutan Megawati ini juga satu-satunya yang bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) di Pilpres 2024. Berdasarkan Kongres V Bali, Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan calon yang akan diusung PDIP.

"Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki golden ticket untuk mengajukan capresnya sendiri, PDIP memiliki magnitude di mata kelompok oligarki di negeri ini," kata Dian Permata, Kamis (27/10/2022).



Atas keistimewaan yang dimiliki, Dian menengarai adanya upaya kelompok tertentu untuk mengudeta Megawati dalam hal kuasa menentukan atau pengusungan capres. Kelompok ini berharap capres-cawapres yang diusung PDIP adalah jagoan mereka, sehingga nantinya mendapatkan keuntungan ketika berhasil memenangi Pilpres 2024.

Namun Dian yakin Megawati beserta seluruh fungsionaris PDIP telah memiliki kalkulasi politik yang berbasis pada referensi politik dan pengalamannya di masa lampau. Sebagai satu-satunya parpol yang memiliki presidential threshold, Megawati diharuskan menghitung sejumlah aspek sekaligus. Pertama, peluang capres dan cawapres dalam memenangkan Pilpres 2024. Kedua, menjaga kaderisasi dan disiplin PDIP. Ketiga, memastikan kelangsungan kepemimpinan di internal PDIP.

"Keempat, mengamankan posisi politik Megawati dan keluarganya sebagai pemegang klaim pewaris Soekarno," kata akademisi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini.

Baca juga: Tegur Ganjar, Megawati Ingin Tunjukkan PDIP Tak Bisa Diintervensi

Selain mengamankan empat aspek sekaligus, kata Dian, PDIP juga membutuhkan kalkulasi politik dengan membaca serangkaian kemungkinan yang bakal terjadi. Sebab, politik elektoral mengharuskan adanya modal yang biasanya dimanfaatkan oleh aktor oligarki untuk memainkan posisi tawarnya. Salah satunya dengan membentuk relawan capres tertentu.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Prabowo Kangen Nasi...
Prabowo Kangen Nasi Goreng Megawati, Pertemuan sedang Diatur
Jaksa Hadirkan 3 Penyidik...
Jaksa Hadirkan 3 Penyidik KPK Jadi Saksi, Tim Hukum Hasto Kristiyanto Keberatan
Megawati Ungkap Prabowo...
Megawati Ungkap Prabowo Bolak-balik Tanya Kapan Dibikinin Nasi Goreng
Kongres PDIP Digelar...
Kongres PDIP Digelar 2025, Megawati Hampir Pasti Kembali Jadi Ketum
Kesaksian Satpam DPP...
Kesaksian Satpam DPP PDIP: Didatangi Orang Tak Dikenal, Berujung Ketemu Harun Masiku
Tanggapi RUU Pemilu,...
Tanggapi RUU Pemilu, Megawati: Niatkan Buat Negara, Bukan Beli Kekuasaan
Megawati Ingatkan Tanah...
Megawati Ingatkan Tanah Subur di Bali Tak Boleh Dikonversi
Jenazah Brando Susanto...
Jenazah Brando Susanto Disemayamkan di Rumah Duka Carolus, Simpatisan PDIP Berdatangan
Pramono-Rano Karno Minta...
Pramono-Rano Karno Minta Dikritik Ribuan Kader PDIP Jakarta: Jangan Ragu!
Rekomendasi
Desak Program Siswa...
Desak Program Siswa Nakal di Barak Militer Dicabut, LBH Pendidikan: Tidak Humanis
Maestro Herbal Indonesia...
Maestro Herbal Indonesia Rayakan Satu Tahun Sanga Sanga
13 Orang Tewas Akibat...
13 Orang Tewas Akibat Ledakan Amunisi, Kapuspen TNI: SOP Pemusnahan Akan Dievaluasi
Berita Terkini
PP ISNU Sebut Beasiswa...
PP ISNU Sebut Beasiswa Filantropis Cetak Generasi Unggul dan Inovatif
IPW Nilai Pengerahan...
IPW Nilai Pengerahan TNI di Kejaksaan Perlu Ditinjau Ulang
Cetak Kader Ideologis...
Cetak Kader Ideologis dan Tangguh, DPP PKB Gelar Pendidikan Instruktur PKPB
Anggota DPR Juliyatmono...
Anggota DPR Juliyatmono Sebut Gaji Guru Standarnya Harus Rp25 Juta Per Bulan
Menekraf Percaya FSAI...
Menekraf Percaya FSAI Jadi Wadah Promosi Ekonomi Kreatif Indonesia-Australia
Dedi Mulyadi Klaim Bisa...
Dedi Mulyadi Klaim Bisa Gaji Warga Jakarta Rp10 Juta Per KK, Pengamat: Ambisi untuk Pilpres 2029
Infografis
3 Fakta Ledakan Pelabuhan...
3 Fakta Ledakan Pelabuhan Terbesar Iran yang Menggemparkan
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved