KPK: Tata Kelola Pertambangan di NTT Perlu Diperbaiki
Jum'at, 21 Oktober 2022 - 16:50 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, tata kelola pertambangan di NTT perlu diperbaiki. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyoroti tata kelola pertambangan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). KPK menyebut perlunya upaya perbaikan dalam tata kelola pertambangan di NTT.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menghadiri rapat koordinasi dan supervisi pada sektor pertambangan di wilayah Provinsi NTT. Pria yang akrab disapa Alex ini mendorong perbaikan tata kelola pertambangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional.
"Koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah, memiliki tujuan yang sama dalam menghindari benturan di kemudian hari. Serta memiliki visi dan misi yang sama untuk pengelolaan tambang, agar memiliki nilai tambah bagi sumber daya manusia di daerah tersebut," kata Alex melalui keterangan resmi KPK, Jumat (21/10/2022).
Baca juga: Polda NTT Sita Aset Tambang Mangan di Oenbit
Mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, kata Alex, UU tersebut menjelaskan soal pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.
Baca juga: Saatnya Mengolah Hasil Tambang
Pendelegasian tersebut, ditekankan Alex, dilakukan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dan efektif. Pertambangan minerba membawa semangat pengelolaan yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan.
"Undang-Undang tersebut, menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional," katanya.
Alex menambahkan, untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan karena resentralisasi kewenangan pertambangan, KPK melakukan monitoring secara khusus pengelolaan pertambangan di wilayah NTT. Hal itu, diharapkan bisa untuk menutup celah potensi korupsi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat menghadiri rapat koordinasi dan supervisi pada sektor pertambangan di wilayah Provinsi NTT. Pria yang akrab disapa Alex ini mendorong perbaikan tata kelola pertambangan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional.
"Koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah, memiliki tujuan yang sama dalam menghindari benturan di kemudian hari. Serta memiliki visi dan misi yang sama untuk pengelolaan tambang, agar memiliki nilai tambah bagi sumber daya manusia di daerah tersebut," kata Alex melalui keterangan resmi KPK, Jumat (21/10/2022).
Baca juga: Polda NTT Sita Aset Tambang Mangan di Oenbit
Mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait Pertambangan Mineral dan Batubara, kata Alex, UU tersebut menjelaskan soal pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.
Baca juga: Saatnya Mengolah Hasil Tambang
Pendelegasian tersebut, ditekankan Alex, dilakukan untuk melaksanakan tata kelola yang baik dan efektif. Pertambangan minerba membawa semangat pengelolaan yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien untuk pembangunan nasional secara berkelanjutan.
"Undang-Undang tersebut, menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional," katanya.
Alex menambahkan, untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan karena resentralisasi kewenangan pertambangan, KPK melakukan monitoring secara khusus pengelolaan pertambangan di wilayah NTT. Hal itu, diharapkan bisa untuk menutup celah potensi korupsi.
(cip)
Lihat Juga :
