Jokowi Diyakini Ingin Polri Mendapatkan Kepercayaan Publik
Senin, 17 Oktober 2022 - 19:46 WIB
loading...
A
A
A
Diketahui, Jokowi mengumpulkan semua perwira tinggi (Pati) Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta beberapa hari lalu. Jokowi dalam pertemuan itu menginstruksikan lima hal yang harus dijalankan polisi untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Jokowi meminta polisi mengurangi gaya hidup mewah, menghapuskan pungutan liar, meningkatkan soliditas internal dan TNI, menyamakan visi dan kebijakan organisasi, menjalankan penegakan hukum secara tegas antara lain terkait judi online dan narkoba. Menurut Edi Hasibuan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat percaya dan mencintai Polri.
Sigit tidak ragu menindak jenderal yang menyimpang, apalagi terlibat tindak pidana. "Putusannya sangat tegas. Kalau ada pidana, ancamannya pemberhentian secara tidak hormat. Saya kira Kapolri tidak main-main dan kita sudah sepantasnya mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Kapolri. Penanganan transparan dan tindakan tegas pasti akan berdampak pada kepercayaan publik," tutur Edi Hasibuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpendapat bahwa pemanggilan pejabat Polri ke Istana Negara itu adalah momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Dirinya memaknai pemanggilan tersebut karena kondisi darurat.
"Saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komandonya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik," kata Ahmad Sahroni.
Jokowi meminta polisi mengurangi gaya hidup mewah, menghapuskan pungutan liar, meningkatkan soliditas internal dan TNI, menyamakan visi dan kebijakan organisasi, menjalankan penegakan hukum secara tegas antara lain terkait judi online dan narkoba. Menurut Edi Hasibuan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat percaya dan mencintai Polri.
Sigit tidak ragu menindak jenderal yang menyimpang, apalagi terlibat tindak pidana. "Putusannya sangat tegas. Kalau ada pidana, ancamannya pemberhentian secara tidak hormat. Saya kira Kapolri tidak main-main dan kita sudah sepantasnya mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Kapolri. Penanganan transparan dan tindakan tegas pasti akan berdampak pada kepercayaan publik," tutur Edi Hasibuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpendapat bahwa pemanggilan pejabat Polri ke Istana Negara itu adalah momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Dirinya memaknai pemanggilan tersebut karena kondisi darurat.
"Saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komandonya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik," kata Ahmad Sahroni.
(rca)
Lihat Juga :
