Isu Reshuffle Kabinet Setelah Deklarasi Anies Capres 2024, Hasto: Jokowi yang Pegang Komando
loading...
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespons isu reshuffle kabinet mencuat setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 oleh Partai Nasdem. Foto: Dok.MPI
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons isu reshuffle kabinet mencuat setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 oleh Partai Nasdem. Hasto menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya dikutip Minggu (16/10/2022).
Dia menilai semua jajaran kabinet perlu fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi. Dia menuturkan bahwa jalannya roda pemerintahan akan mengalami kerumitan jika ada partai politik yang sudah mendeklarasikan bakal capres.
“Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan menjadi persoalan," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDIP tidak ada yang antitesis. “Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu napas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," pungkasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya dikutip Minggu (16/10/2022).
Dia menilai semua jajaran kabinet perlu fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi agar dapat mengatasi persoalan ekonomi. Dia menuturkan bahwa jalannya roda pemerintahan akan mengalami kerumitan jika ada partai politik yang sudah mendeklarasikan bakal capres.
“Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan menjadi persoalan," kata Hasto.
Hasto mengatakan PDIP menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDIP tidak ada yang antitesis. “Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu napas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," pungkasnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(rca)
Explore More