UNDP Indonesia Puji Kinerja Gubernur Jabar dalam Penanganan Covid-19
Senin, 27 April 2020 - 16:59 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melakukan video conference bersama Country Director of UNDP in Indonesia Christophe Bahuet dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/2020). Foto:Yana/Humas Jabar
A
A
A
BANDUNG - United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB di Indonesia memuji langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam menangani Covid-19 di Jabar. Untuk itu, UNDP Indonesia mencoba mendokumentasikan upaya Pemda Provinsi Jabar untuk selanjutnya menjadi masukan bagi provinsi lain di Indonesia maupun negara lain di Asia.
Dalam paparannya melalui video conference, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia itu. Namun, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, berujar bahwa pihaknya pun masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.
"Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," ucap Kang Emil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/2020).
"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani Covid-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," jelas Ridwan Kamil.
Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif. "Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap Kang Emil.
Kedua, lanjut Kang Emil, adalah transparansi. "Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.
Ketiga, Kang Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan. "Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran Covid-19," ucap Kang Emil.
Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi Covid-19. "Baru-baru ini, PT Biofarma bisa memproduksi reagen PCR. Kami juga menggerakkan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat, untuk membuat ventilator bagi pasien yang masih bisa bernapas sendiri, sementara PT Pindad yang biasanya membuat alat militer, juga memproduksi ventilator untuk pasien yang tidak bisa bernapas sendiri," kata Kang Emil.
Dalam paparannya melalui video conference, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengapresiasi kepercayaan UNDP Indonesia itu. Namun, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, berujar bahwa pihaknya pun masih terus berupaya mencari solusi tepat untuk melawan pandemi ini.
"Seperti yang kita ketahui, pandemi Covid-19 ini menjadi isu global, berdampak bagi sektor harian hingga industri. Semua pemimpin di setiap provinsi pun menghadapi tantangan yang sama seperti kami," ucap Kang Emil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (27/4/2020).
"Kami tidak memiliki teladan (solusi) yang pasti dalam menangani Covid-19. Setiap hari, kami melakukan eksperimen di sana-sini, tapi kami coba menyimpulkan apa yang kami lakukan hingga kini," jelas Ridwan Kamil.
Kepada Country Director UNDP Indonesia, Kang Emil memaparkan, terdapat lima kebijakan yang diterapkan Pemda Provinsi Jabar. Pertama, yakni menerapkan pemerintah yang proaktif. "Contohnya, Jabar adalah provinsi pertama yang melakukan tes berbasis metode PCR (Polymerase Chain Reaction) ketika saat itu semua (uji) PCR dipusatkan di Jakarta. Jadi kami membeli tes kit dari Korea Selatan, dua minggu setelah kami melakukan itu, pemerintah pusat mengubah aturan menjadi desentralisasi PCR (di daerah)," ucap Kang Emil.
Kedua, lanjut Kang Emil, adalah transparansi. "Sejak pertama, kami sadar tidak boleh menutupi data, oleh karena itu kami buat aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat) di mana setiap hari ada update tentang terduga, pasien, hingga alamatnya di level kelurahan," katanya.
Ketiga, Kang Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jabar selalu mengambil pendekatan ilmiah berdasarkan data dan ilmu pengetahuan. "Kami membuat keputusan berdasarkan masukan para ahli, contohnya berapa banyak warga yang harus kami tes. Kami memutuskan, Jabar harus melakukan tes terhadap 0,6 persen warganya untuk mengetahui peta persebaran Covid-19," ucap Kang Emil.
Keempat, Jabar mendorong pemerintahan yang inovatif. Kang Emil berujar, pihaknya menggerakkan seluruh industri untuk mengubah fokus demi melawan pandemi Covid-19. "Baru-baru ini, PT Biofarma bisa memproduksi reagen PCR. Kami juga menggerakkan PT Dirgantara Indonesia, perusahaan pesawat, untuk membuat ventilator bagi pasien yang masih bisa bernapas sendiri, sementara PT Pindad yang biasanya membuat alat militer, juga memproduksi ventilator untuk pasien yang tidak bisa bernapas sendiri," kata Kang Emil.
