Kasus Kematian Santri Gontor, Abdul Khaliq: Usut Tuntas, Eksistensi Pendidikan Ponpes Harus Dijaga

Selasa, 27 September 2022 - 00:34 WIB
loading...
Kasus Kematian Santri...
Ketua Umum DPP Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI), Abdul Khaliq Ahmad.Foto/MPI/Nur Khabibi
A A A
JAKARTA - Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan meninggalnya AM (17) yang merupakan santri Ponpes Modern Gontor , Jawa Timur. AM meninggal diduga karena mendapatkan tindak kekerasan dari seniornya.

Ketua Umum DPP Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI), Abdul Khaliq Ahmad mengatakan, kasus tersebut harus diusut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dugaan tindakan kekerasan tersebut harus diusut secara tuntas guna memberikan pelajaran tindakan kekerasan dalam hal apapun tidak dapat dibenarkan.

"Usut tuntas secara hukum pelaku dan pihak yang terlibat," kata Khaliq kepada MNC Portal Indonesia, Senin (26/9/2022). Baca: Evaluasi Haji 2022, SAHI Sebut Beberapa Hal yang Perlu Diperbaiki

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Persatuan Indonesia ini melanjutkan, dengan menuntaskan ke akar tentang tewasnya santri tersebut juga dapat menyelamatkan nama baik seluruh Ponpes yang ada di Indonesia.

Menurutnya, ponpes merupakan tempat terbaik untuk mempelajari ilmu agama di tengah maraknya penyelewengan pemahaman agama yang menyebabkan tindakan anarkis. "Eksistensi dan masa depan pendidikan ponpes harus dijaga," ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal serupa terulang, Khaliq melanjutkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus mengambil sikap tegas. Salah satunya dengan mengeluarkan pedoman dalam keamanan santri di ponpes.

"Perlu regulasi perlindungan dan pengawasan pendidikan ponpes untuk keamanan dan kenyamanan belajar santri," ujarnya.

Sebagai informasi, hari ini SAHI merayakan hari lahir ke-4. Bertempat di Sekretariat DPP SAHI Jalan H. Ramli Nomor 3B, RT 10/15, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, beberapa pengurus merayakan syukuran dengan memotong tumpeng.
(hab)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Threshold DPRD Dinilai...
Threshold DPRD Dinilai Reduksi Demokrasi Lokal, Gardian Muhammad Minta Reformasi Politik Substantif
Sikapi Gejolak Ekonomi,...
Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Desak DPR Segera Bahas...
Desak DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Perindo: Libatkan Partai Nonparlemen
Partai Perindo Dorong...
Partai Perindo Dorong Aturan Pemilu Harus Adil dan Setara: Nomor Urut Parpol Dikocok Ulang
Tama Langkun Dukung...
Tama Langkun Dukung Penegakan Hukum di BGN, Minta MBG Tetap Fokus untuk Rakyat
Bidik Penguatan Basis...
Bidik Penguatan Basis Distrik, Wakil Bupati Yan Kiraklak Resmi Pimpin DPD Partai Perindo Yalimo
Warga Rawa Buaya Bersyukur...
Warga Rawa Buaya Bersyukur Terima Bantuan Kursi Roda dari Dina Masyusin dan Dinsos
Dina Masyusin Salurkan...
Dina Masyusin Salurkan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Rawa Buaya
Rekomendasi
Kartu Merah Piala Dunia...
Kartu Merah Piala Dunia 2026 Lampaui Edisi 2018 dan 2022
Sepekan Digelar, Jakarta...
Sepekan Digelar, Jakarta Fair 2026 Raih 1,5 Juta Pengunjung
Aktor Breaking Bad Giancarlo...
Aktor 'Breaking Bad' Giancarlo Esposito Masuk Islam saat Syuting di Arab Saudi
Berita Terkini
Keluar dari RS Polri,...
Keluar dari RS Polri, Roy Suryo Kepalkan Tangan, dr tifa Dipegang 2 Polisi
135.872 Jemaah Haji...
135.872 Jemaah Haji dan Petugas Telah Kembali ke Tanah Air
Stabilitas Harga Rupiah...
Stabilitas Harga Rupiah Pasca BI Rate Naik (Lagi)
Prabowo Minta Aset Negara...
Prabowo Minta Aset Negara Dikelola Maksimal untuk Masyarakat
Bos Blueray Cargo Jalani...
Bos Blueray Cargo Jalani Sidang Tuntutan Korupsi Bea Cukai Hari Ini
Kondisi Roy Suryo dan...
Kondisi Roy Suryo dan Dokter Tifa Belum Pulih, Refly Harun Ungkap Penyebabnya
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved