Momen Hari Maritim Nasional, Bambang Haryo Prihatin Nelayan Kesulitan BBM
Sabtu, 24 September 2022 - 14:15 WIB
loading...
Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo mengatakan para nelayan di utara Jawa mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan BBM bersubsidi. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Hari Maritim Nasional diperingati pada tanggal 23 September setiap tahunnya. Sayangnya, di hari jadinya tersebut para nelayan justru mengalami kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo mengatakan para nelayan di utara Jawa mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan BBM bersubsidi. "Ini adalah sesuatu yang ironis bagi negara maritim yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia,“ ujarnya Sabtu (24/9/2022). Baca juga: Nelayan Mengeluh Sulit Dapat BBM Murah, Begini Alasan Kenapa Butuh SPBU Khusus
Menurut dia, pemerintah nampaknya belum bisa memberikan perhatian dan perlindungan bagi para nelayan di Indonesia, sebab para nelayan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan armadanya untuk melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Untuk mendapatkan BBM bersubsidi nelayan diminta memberikan data dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun mereka hanya dijatah Rp50.000 per hari, atau bila menggunakan pertalite, para nelayan hanya mendapatkan 6 liter untuk melaut," jelasnya.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan dalam UU ESDM Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan para nelayan berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara prioritas dengan jumlah maksimal yang diberikan 25.000 liter per kapal per bulan, tanpa melihat besar kecilnya kapal sehingga mereka harusnya mendapatkan jatah BBM sebesar 883 Liter per hari tanpa hambatan.
"Nelayan di pesisir jangkar Situbondo, Jawa Timur menyebut untuk berlayar mereka hanya membutuhkan BBM sebesar 50 liter saja perhari. Jumlah itu saja bahkan jauh lebih sedikit dari pada yang diperbolehkan di undang-undang," ungkap alumni Teknik Perkapalan dan Kelautan ITS Surabaya ini.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra melanjutkan jargon maritim yang dicanangkan pemerintah harus bisa diimplementasikan. Sejauh ini kementerian terkait belum mampu mengimplementasikan keiinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mereka tidak paham bahwa hasil perikanan kita seharusnya melimpah di Indonesia, karena memiliki jumlah spesies ikan terbanyak nomor 2 dunia serta pusat terumbu karang terbesar di dunia yang merupakan rumah ikan yang ada di Lautan Indonesia dan mempunyai luas 3.273.810 kilometer persegi yaitu tiga kali lipat dari luas daratan Indonesia," ucapnya.
Sebagai negara kelautan (maritim), Indonesia hanya menghasilkan produk perikanan sebesar 6 juta ton setiap tahunnya. Ironisnya angka tersebut masih jauh lebih rendah dari produksi perikanan China yang merupakan negara kontinental atau daratan dengan produksi sebesar 55,8 juta ton.
Pemerintah harusnya sadar bahwa ikan hasil tengkapan nelayan dapat mewujudkan generasi unggulan yang cerdas, kuat, dan mempunyai produktivitas tinggi dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan Indonesia.
"Harusnya produk ikan di Indonesia berlimpah dan berharga murah. Bila ini terjadi maka masyarakat Indonesia dari semua golongan bisa mengonsumsi ikan dengan maksimal. Saat ini masyarakat Indonesia masih kesulitan mengonsumsi ikan karena tidak mampu membelinya," kata dia. Baca juga: Kabar Baik! SPBU Khusus Nelayan Siap Diujicoba, Ini Lokasinya
Pria yang akrab disapa BHS ini mendukung penuh upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. "Terima kasih kepada para nelayan pejuang devisa ekonomi dan gizi kesehatan untuk masyarakat Indonesia, yang telah menetapkan saya sebagai nominasi Tokoh Maritim Nasional bersama 6 tokoh maritim lainnya. Semoga maritim kita jaya dan para nelayan bisa lebih sejahtera. Saya akan selalu mendukung kesejahteraan nelayan dan rakyat Indonesia," tutupnya.
Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jawa Timur Bambang Haryo mengatakan para nelayan di utara Jawa mengeluh bahwa mereka sulit mendapatkan BBM bersubsidi. "Ini adalah sesuatu yang ironis bagi negara maritim yang mempunyai kepulauan terbesar di dunia,“ ujarnya Sabtu (24/9/2022). Baca juga: Nelayan Mengeluh Sulit Dapat BBM Murah, Begini Alasan Kenapa Butuh SPBU Khusus
Menurut dia, pemerintah nampaknya belum bisa memberikan perhatian dan perlindungan bagi para nelayan di Indonesia, sebab para nelayan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan armadanya untuk melaut karena kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Untuk mendapatkan BBM bersubsidi nelayan diminta memberikan data dari pemerintah desa dan kecamatan. Namun mereka hanya dijatah Rp50.000 per hari, atau bila menggunakan pertalite, para nelayan hanya mendapatkan 6 liter untuk melaut," jelasnya.
Anggota DPR periode 2014-2019 ini menjelaskan dalam UU ESDM Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan para nelayan berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi secara prioritas dengan jumlah maksimal yang diberikan 25.000 liter per kapal per bulan, tanpa melihat besar kecilnya kapal sehingga mereka harusnya mendapatkan jatah BBM sebesar 883 Liter per hari tanpa hambatan.
"Nelayan di pesisir jangkar Situbondo, Jawa Timur menyebut untuk berlayar mereka hanya membutuhkan BBM sebesar 50 liter saja perhari. Jumlah itu saja bahkan jauh lebih sedikit dari pada yang diperbolehkan di undang-undang," ungkap alumni Teknik Perkapalan dan Kelautan ITS Surabaya ini.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra melanjutkan jargon maritim yang dicanangkan pemerintah harus bisa diimplementasikan. Sejauh ini kementerian terkait belum mampu mengimplementasikan keiinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mereka tidak paham bahwa hasil perikanan kita seharusnya melimpah di Indonesia, karena memiliki jumlah spesies ikan terbanyak nomor 2 dunia serta pusat terumbu karang terbesar di dunia yang merupakan rumah ikan yang ada di Lautan Indonesia dan mempunyai luas 3.273.810 kilometer persegi yaitu tiga kali lipat dari luas daratan Indonesia," ucapnya.
Sebagai negara kelautan (maritim), Indonesia hanya menghasilkan produk perikanan sebesar 6 juta ton setiap tahunnya. Ironisnya angka tersebut masih jauh lebih rendah dari produksi perikanan China yang merupakan negara kontinental atau daratan dengan produksi sebesar 55,8 juta ton.
Pemerintah harusnya sadar bahwa ikan hasil tengkapan nelayan dapat mewujudkan generasi unggulan yang cerdas, kuat, dan mempunyai produktivitas tinggi dan mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan Indonesia.
"Harusnya produk ikan di Indonesia berlimpah dan berharga murah. Bila ini terjadi maka masyarakat Indonesia dari semua golongan bisa mengonsumsi ikan dengan maksimal. Saat ini masyarakat Indonesia masih kesulitan mengonsumsi ikan karena tidak mampu membelinya," kata dia. Baca juga: Kabar Baik! SPBU Khusus Nelayan Siap Diujicoba, Ini Lokasinya
Pria yang akrab disapa BHS ini mendukung penuh upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. "Terima kasih kepada para nelayan pejuang devisa ekonomi dan gizi kesehatan untuk masyarakat Indonesia, yang telah menetapkan saya sebagai nominasi Tokoh Maritim Nasional bersama 6 tokoh maritim lainnya. Semoga maritim kita jaya dan para nelayan bisa lebih sejahtera. Saya akan selalu mendukung kesejahteraan nelayan dan rakyat Indonesia," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
