Adi Prayitno Sebut Ada 3 Variabel untuk Memperbaiki Kualitas Pemilu

JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut ada tiga variabel dalam upaya memperbaiki kualitas Pemilu di Indonesia.

"Ada tiga variabel untuk Pemilu berkualitas," kata Adi Prayitno dalam webinar Partai Perindo bertajuk "Beban Berat Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermanfaat" pada Jumat (23/9/2022).

Pertama, kata dia, variabel penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus dipastikan bersikap independen, profesional, dan tidak partisan.



"Kita tentu berharap penyelenggara pemilu ini harus merasa dirinya sebagai lembaga yang seperti manusia setengah dewa. Yang nyaris tidak boleh genit, tidak boleh cawe-cawe ikut dalam pemenangan salah satu kandidat," ungkap Prayitno.

Ketika penyelenggara pemilu, baik unsur dari KPU dan Bawaslu, ikut dalam cawe-cawe urusan politik elektoral, tentu kualitas demokrasi Indonesia akan sangat terancam.

"Makanya ini menjadi PR panjang karena salah satu instrumen kemenangan pemilu sering melibatkan oknum dari penyelenggara pemilu yang agak sedikit nakal," tegas dia.

Baca juga: Webinar Partai Perindo Bertajuk Beban Berat Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat

Kedua, kata dia, variabel dari unsur peserta pemilu baik dari calon atau partai politik. Ia berpesan bagi para calon pemimpin atau wakil rakyat dan partai politik sudah saatnya mengajak rakyat untuk bicara dari hati ke hati.

"Tidak perlu rasanya mereka didekati dengan hal-hal yang sifatnya dengan logistik dan transaksional serta materialistik," ungkap Prayitno.

Menurutnya, rakyat harus diedukasi untuk memilih calon pemimpin dan partai politik yang punya basis rasionalitas yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, masyarakat harus dididik jangan memilih calon pemimpin yang tidak berkualitas dan bermoral yang tidak melakukan apa-apa.

"Masyarakat harus diedukasi, salah satu peranan partai politik adalah education politics," ujar pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Ketiga, lanjut Prayitno, melakukan pembenahan pada level pemilih. Maksudnya, jika tingkat pemilih di Indonesia dari sisi pendidikan dan ekonomi masih di bawah 60%, jangan pernah berharap kualitas demokrasi Indonesia akan baik.

"Masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang ke bawah ini sering dibohongi dengan hal-hal yang bombastik dan tidak realistis," ujarnya.

Dia menjelaskan, melihat data-data statistik BPS, ternyata angka-angka kemiskinan berasal dari kalangan masyarakat yang tingkat pendidikannya kurang dari 60%. Seperti lulusan SD, SMP, dan SMA. "Untuk itu, masyarakat kita harus diedukasi bahwa dukunglah calon itu alakadarnya karena calon itu sebatas perwakilan kita," katanya.