2 Mantan Dirut PT Waskita Karya Diperiksa Kejagung

Rabu, 21 September 2022 - 21:24 WIB
loading...
2 Mantan Dirut PT Waskita Karya Diperiksa Kejagung
Dua mantan dirut PT Waskita Karya diperiksa terkait korupsi PT Waskita Beton Precast. Foto/ist
A A A
JAKARTA - Dua mantan direktur utama PT Waskita Karya diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung. Keduanya diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast 2016 - 2020.

"Saksi pertama IGNP selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode 2018-2020. Kedua, MC selaku Direktur Utama PT Waskita Karya (persero) Tbk periode 2008-2018," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Rabu (21/9/2022).

Saksi ketiga YM selaku Sekretaris Agus Sugiono, saksi keempat DP selaku General Manager Human Capital PT Waskita Karya (persero) Tbk. Dan saksi kelima GL selaku Manager Human Capital PT Waskita Karya (persero) Tbk.

Baca juga: Kejagung Tahan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Waskita Beton

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan dana PT. Waskita Beton Precast, Tbk. pada tahun 2016-2020," jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pada PT Waskita Beton Precast mencapai Rp2,5 triliun. Terdapat empat tersangka dalam perkara yang terjadi pada 2016 sampai 2020.

Kerugian itu diakibatkan perbuatan korupsi melakukan pengadaan fiktif, pengadaan barang tidak dapat dimanfaatkan, atau pengadaan tidak dapat ditindaklanjuti.

"Artinya, mangkrak," kata Jaksa Agung dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022).

Pengadaan fiktif oleh Wasktia Beton, lanjut Burhanuddin, dilakukan dengan cara meminjam bendera beberapa perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut membuat surat pemesanan material fiktif, meminjam bendera vendor atau supplier, membuat tanda terima material fiktif, dan membuat surat jalan barang fiktif.

"Atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara Rp2,5 triliun. Dan ini masih akan terus berkembang. Kita tunggu saja perkembangannya," kata Burhanuddin.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1546 seconds (11.210#12.26)