DPR Soroti LSM Asing yang Membuat Gaduh di Indonesia
loading...
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti keberadaan LSM asing di Indonesia. FOTO/DOK.DPR
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyoroti keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) asing di Indonesia. Ia menganggap kegiatan yang dilakukan sejumlah LSM asing kerap kali membuat gaduh Tanah Air.
Firman Subagyo mengatakan, LSM sebenarnya memiliki posisi sebagai lembaga yang membantu tercapainya cita-cita pembangunan nasional oleh pemerintah. Salah satu perannya adalah mengoptimalkan kemampuan hingga potensi yang ada pada masyarakat.
Namun ia mengingatkan LSM asing harus mengikuti peraturan di Indonesia. Mereka harus memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah keuangan dana, kegiatan, hingga struktur lembaga.
"Dengan demikian, dibangunnya lembaga yang mengayomi masyarakat ini akan membawa manfaat positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila terjadi penyelewengan, maka pemerintah berhak memberikan lembaga ini sanksi," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2022).
Firman melihat saat ini ada LSM asing yang membuat kegaduhan di Indonesia, yakni mengkonfrontasi warga dengan pemerintahan. Politikus Partai Golkar ini melihat beberapa LSM asing melakukan propaganda untuk kepentingan pihak tertentu. Beberapa di antaranya soal dampak buruk industri kelapa sawit dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Karena itu, Firman meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mengawasi serta penyelidikan terhadap kegiatan LSM asing yang ilegal. "Nanti, kalau ada kegiatan LSM yang dirasa membahayakan kestabilan politik nasional, maka pihak berwajib pasti akan segera mengambil langkah hukum untuk mengatasi masalah tersebut," katanya.
Pengamat intelijen, Stanislaus Riyanto menengarai adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua, termasuk dalam bentuk dana dan logistik. "Telah banyak ditemukan bukti bahwa TAF campur tangan isu DOB yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua," katanya.
Ketua Dewan Penasehat Apindo, Sofjan Wanandi memandang pemerintah perlu meningkatkan ketegasan dalam menerapkan aturan bagi LSM asing. Jangan sampai pemerintah terpancing dan masuk dalam permainan atau jebakan mereka.
"Regulasi LSM asing di Indonesia perlu diperkuat agar permasalahan LSM asing ilegal yang beroperasi di Indonesia ini dapat segera diatasi oleh pemerintah secepatnya," katanya.
Firman Subagyo mengatakan, LSM sebenarnya memiliki posisi sebagai lembaga yang membantu tercapainya cita-cita pembangunan nasional oleh pemerintah. Salah satu perannya adalah mengoptimalkan kemampuan hingga potensi yang ada pada masyarakat.
Namun ia mengingatkan LSM asing harus mengikuti peraturan di Indonesia. Mereka harus memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah keuangan dana, kegiatan, hingga struktur lembaga.
"Dengan demikian, dibangunnya lembaga yang mengayomi masyarakat ini akan membawa manfaat positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila terjadi penyelewengan, maka pemerintah berhak memberikan lembaga ini sanksi," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/9/2022).
Firman melihat saat ini ada LSM asing yang membuat kegaduhan di Indonesia, yakni mengkonfrontasi warga dengan pemerintahan. Politikus Partai Golkar ini melihat beberapa LSM asing melakukan propaganda untuk kepentingan pihak tertentu. Beberapa di antaranya soal dampak buruk industri kelapa sawit dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Karena itu, Firman meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mengawasi serta penyelidikan terhadap kegiatan LSM asing yang ilegal. "Nanti, kalau ada kegiatan LSM yang dirasa membahayakan kestabilan politik nasional, maka pihak berwajib pasti akan segera mengambil langkah hukum untuk mengatasi masalah tersebut," katanya.
Pengamat intelijen, Stanislaus Riyanto menengarai adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua, termasuk dalam bentuk dana dan logistik. "Telah banyak ditemukan bukti bahwa TAF campur tangan isu DOB yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua," katanya.
Ketua Dewan Penasehat Apindo, Sofjan Wanandi memandang pemerintah perlu meningkatkan ketegasan dalam menerapkan aturan bagi LSM asing. Jangan sampai pemerintah terpancing dan masuk dalam permainan atau jebakan mereka.
"Regulasi LSM asing di Indonesia perlu diperkuat agar permasalahan LSM asing ilegal yang beroperasi di Indonesia ini dapat segera diatasi oleh pemerintah secepatnya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
