Kemendagri Desak Pemda Mutakhirkan Data Ketahanan Pangan

JAKARTA - Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni mendesak pemerintah daerah untuk memutakhirkan data ketahanan pangan daerah.

Data tersebut nantinya sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan mengantisipasi krisis pangan di masa pandemi virus Corona (Covid-19) serta mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikannya dalam kapasitas sebagai Ketua Satuan Tugas Monitoring Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam webinar bertajuk Daerah Membangun: Mewujudkan Kemandirian Pangan Berkelanjutan, Kamis (2/7/2020).

Webinar tersebut diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta, termasuk para bupati/wakil bupati, sekretaris saerah, pimpinan DPRD, kepala dinas, aparatur sipil negara dan para pakar di berbagai daerah.

"Memang Satgas Ketahanan Pangan di daerah ada di bawah Sekda. Tetapi kepala daerah harus mendorong supaya data ketahanan pangan menjadi penting untuk disajikan dengan benar dan update (mutakhir), supaya kalau ada permasalahan di daerah, kami dapat memyampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden, supaya dapat diambil solusi yang cepat dan efektif," kata Hari Nur Cahya Murni dalam siaran pers yang disampaikan Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga kepada SINDOnews.

Turut sebagai pembicara dalam webinar tersebut adaah Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, yang juga Sekretaris Satgas Sistem Ketahanan Pangan di Daerah Kemendagri, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, yang juga merupakan Wakil Ketua Satgas Muchlis Hamdi. Adapun moderator webinar tersebut adalah Yusharto H, staf ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.( )

Pemutakhiran data sangat ditekankan Hari Nur Cahya Murni dikarenakan pengambilan keputusan yang tepat sangat ditentukan oleh data yang akurat. Hal itu, kata dia, menjadi perhatian dan kepedulian Presiden.

"Misalnya, ketika terjadi lonjakan harga di satu daerah, Presiden selalu mengatakan pemerintah harus hadir, Pemda harus hadir. Presiden tidak diam. Jika ada masalah seperti ini, laporan Mendagri akan ditempatkan pada tempat pertama, karena Mendagri adalah pembina Pemda. Kalau ada masalah seperti ini, kami pasti membantu. Tetapi tolong, Anda isi dan lengkapi data ketahanan dan ketersediaan pangan di daerah Saudara, seperti yang sudah kami sampaikan dalam Surat Edaran Mendagri," tuturnya.

Dia memberi contoh permasalahan yang pernah terjadi di Jawa Timur ketika petani mengeluhkan anjloknya harga ayam ras yang menyebabkan banyak peternak membagi-bagikan daging ayam sebagai bentuk ketidakpuasan.

"Ketika hal itu dilaporkan dalam ratas (rapat terbatas), langsung saat itu juga Presiden memerintahkan Mentan turun ke Jatim. Dalam 1x24 jam masalahnya bisa selesai," tuturnya.

Selanjutnya, dia mengatakan akurasi dan pemutakhiran data juga berfungsi untuk mendeteksi adanya kemungkinan penimbunan yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendistorsi pasar untuk meraih keuntungan yang tidak wajar.

Dia mengharapkan agar pemda dapat membuat laporan kepada Satgas di Kemendagri, sehingga masalahnya dapat diatasi dengan cepat.

"Kalau ada yang menimbun barang kebutuhan pokok, mohon kami diinformasikan. Kalau tidak terinformasi kepada kami, kami tidak bisa menurunkan pejabat untuk menangani ini. Tetapi jika ada informasi yang lengkap, tim dapat kami terjunkan," ujarnya.

Di bagian lain pengarahannya, Hari Nur Cahya Murni mengingatkan ketahanan pangan di daerah memiliki kaitan langsung dengan tingkat inflasi daerah.

Dalam waktu dekat, Menko Perekonmian bersama dengan Bank Indonesia akan memberikan penghargaan kepada pemda yang dinilai berhasil menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan sehingga tingkat inflasi di daerah tersebut dapat ditekan.