Survei: Rezeki Tak Boleh Ditolak Jadi Alasan Terima Politik Uang
Kamis, 02 Juli 2020 - 18:23 WIB
loading...
Dari survei ditemukan rata-rata 60% responden tetap akan menerima politik uang yang ditawarkan oleh kandidat/tim pemenangan/konsultan politik. FOTO/ILUSTRASI/IST
A
A
A
JAKARTA - Sindikasi Pemilu dan Demokrasi melakukan survei terkait dengan politik uang di tiga wilayah yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dari survei tersebut ditemukan rata-rata 60% responden tetap akan menerima politik uang yang ditawarkan oleh kandidat/tim pemenangan/konsultan politik.
"Alasan mereka menerima itu beragam. Seperti rezeki yang tidak boleh ditolak. Lalu sebagai ongkos coblosan dan sebagai pengganti pendapatan lantaran tidak bekerja pada pada hari itu. Sebagai tambahan untuk kebutuhan dapur dan mencukupi kebutuhan sehari-hari," kata peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata dalam diskusi online bertajuk Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun, Kamis (2/7/2020).
Dia mengungkapkan, sebanyak 62,95% responden di Sumatera masih akan menerima politik uang. Dari persentase tersebut, 34,66% responden menyebut politik uang merupakan rezeki yang tidak boleh ditolak. "Lalu responden di Sumatera yang menganggap politik uang sebagai pengganti karena tidak bekerja saat pencoblosan berjumlah 24,55%. Sementara responden yang menerima karena alasan untuk keperluan sehari-hari sebanyak 16,25%. Responden dengan alasan lainnya 13% dan yang tidak tahu/tidak jawab 11,55%," katanya.(Baca juga: 60% Responden di Tiga Wilayah Pilkada Ini Masih Akan Terima Politik Uang )
Sementara di wilayah Pulau Jawa sebanyak 60% responden mengaku akan menerima politik uang saat pilkada. Dari jumlah tersebut, 45,83% responden yang menerima karena rezeki tidak boleh ditolak. Sementara responden yang menganggap sebagai pengganti karena tidak bekerja saat pencoblosan sebanyak 29,17%.
"Sebanyak 9,09% responden beralasan bahwa politik uang yang diterima dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Lalu 5,30% memiliki alasan lain. Sementara 10,61% tidak menjawab/tidak tahu," tuturnya.
Kemudian untuk di wilayah Kalimantan sebanyak 64,77% responden masih akan menerima politik uang. Sebagian besar yakni 36,84% responden beralasan bahwa politik uang adalah bagian dari rezeki yang tidak boleh ditolak. Sementara 31,23% responden beralasan untuk pengganti lantaran tak bekerja saat pencoblosan.
"15,09% responden beralasan untuk menambah keperluan sehari-hari, 8,77% responden memiliki alasan lain. Sementara 8,07% responden tidak menjawab/tidak tahu," ujarnya.(Baca juga: Politik Uang Diprediksi Masih Marak Terjadi pada Pilkada 2020 )
Servei ini melibatkan 440 responden. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Margin of Error (MoE) ±4.47%. Surrvei dilaksanakan sebelum pandemi yakni antara bulan Januari sampai Maret 2020.
"Alasan mereka menerima itu beragam. Seperti rezeki yang tidak boleh ditolak. Lalu sebagai ongkos coblosan dan sebagai pengganti pendapatan lantaran tidak bekerja pada pada hari itu. Sebagai tambahan untuk kebutuhan dapur dan mencukupi kebutuhan sehari-hari," kata peneliti senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata dalam diskusi online bertajuk Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun, Kamis (2/7/2020).
Dia mengungkapkan, sebanyak 62,95% responden di Sumatera masih akan menerima politik uang. Dari persentase tersebut, 34,66% responden menyebut politik uang merupakan rezeki yang tidak boleh ditolak. "Lalu responden di Sumatera yang menganggap politik uang sebagai pengganti karena tidak bekerja saat pencoblosan berjumlah 24,55%. Sementara responden yang menerima karena alasan untuk keperluan sehari-hari sebanyak 16,25%. Responden dengan alasan lainnya 13% dan yang tidak tahu/tidak jawab 11,55%," katanya.(Baca juga: 60% Responden di Tiga Wilayah Pilkada Ini Masih Akan Terima Politik Uang )
Sementara di wilayah Pulau Jawa sebanyak 60% responden mengaku akan menerima politik uang saat pilkada. Dari jumlah tersebut, 45,83% responden yang menerima karena rezeki tidak boleh ditolak. Sementara responden yang menganggap sebagai pengganti karena tidak bekerja saat pencoblosan sebanyak 29,17%.
"Sebanyak 9,09% responden beralasan bahwa politik uang yang diterima dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Lalu 5,30% memiliki alasan lain. Sementara 10,61% tidak menjawab/tidak tahu," tuturnya.
Kemudian untuk di wilayah Kalimantan sebanyak 64,77% responden masih akan menerima politik uang. Sebagian besar yakni 36,84% responden beralasan bahwa politik uang adalah bagian dari rezeki yang tidak boleh ditolak. Sementara 31,23% responden beralasan untuk pengganti lantaran tak bekerja saat pencoblosan.
"15,09% responden beralasan untuk menambah keperluan sehari-hari, 8,77% responden memiliki alasan lain. Sementara 8,07% responden tidak menjawab/tidak tahu," ujarnya.(Baca juga: Politik Uang Diprediksi Masih Marak Terjadi pada Pilkada 2020 )
Servei ini melibatkan 440 responden. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Margin of Error (MoE) ±4.47%. Surrvei dilaksanakan sebelum pandemi yakni antara bulan Januari sampai Maret 2020.
(abd)
Lihat Juga :
