Rapimnas Demokrat Berpeluang Tetapkan Anies-AHY untuk Pilpres 2024

JAKARTA - Partai Demokrat melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta mulai hari ini Kamis 15 September 2022 hingga besok. Ada tiga agenda utama rapimnas tersebut, salah satunya menetapkan calon presiden (capres) yang akan diusung pada Pilpres 2024.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga melihat ada dua kandidat capres yang menonjol melihat arus suara akar rumput Partai Demokrat. Keduanya adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada kemungkinan besar, kedunya aka diduetkan di 2024.



"Karena keduanya sama kuat, maka siapa yang menjadi capres dan cawapres tampaknya akan dilihat dari capres yang akan diusung partai yang akan diajak koalisi. Untuk itu, kemungkinan besar Partai Demokrat akan mengusung Anies sebagai capres dan AHY sebagai cawapres (calon wakil presiden)," kata Jamil kepada wartawan, Kamis (15/9/2022).

Karena itu, Jamil menyarankan agar Partai Demokrat sebaiknya mengumumkan capres dan cawapres menjadi satu paket dalam Rapimnas tersebut.

"Paket tersebut (Anies-AHY) yang selayaknya didorong ke partai koalisi untuk diusung pada Pilpres 2024," sarannya.

Agenda kedua, eks Dekan FIKOM IISIP ini melanjutkan, Rapimnas Partai Demokrat juga akan menentukan koalisi. Melihat belakangan ini Partai Demokrat lebih intens berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan PKS, maka kemungkinan besar akan diputuskan koalisi dengan kedua partai tersebut.

"Kalau Partai Demokrat pada Rapimnas nanti menetapkan koalisi dengan Nasdem dan PKS, maka paket Anies-AHY tampaknya memang sudah dikomunikasi sebelumnya. Karena itu, kemungkinan penolakan terhadap duet Anies-AHY dapat diminimalkan," terangnya.



Terakhir, dia menambahkan, Rapimnas akan membahas kenaikan harga BBM. Mencermati dari pernyataan elite politik Partai Demokrat belakangan ini, maka Rapimnas diperkirakan akan merekomendasikan penolakan terhadap menaikan harga BBM.

"Kalau Partai Demokrat nantinya menolak kenaikan BBM, maka sebaiknya diikuti dengan solusi. Dengan begitu Partai Demokrat akan menjadi partai solutif bagi rakyat. Hal itu sesuai dengan slogannya, berkoalisi dengan rakyat," tandas Jamil.