Menko Polhukam Akui Telah Terjadi Bocornya Data Negara
Senin, 12 September 2022 - 13:32 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui, telah terjadi kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh hacker atau peretas. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, telah terjadi kebocoran data pemerintah yang dilakukan oleh hacker atau peretas.
Hal tersebut Menko Polhukam sampaikan saat menerima laporan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait kasus tewasnya Brigadir Yoshua (Brigadir J) di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).
"Soal bocornya data, data negara. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisi deputi kerja saya di sini," ujar Mahfud MD.
Baca juga: Kominfo Panggil BPJS Bahas Kebocoran Data, Hasilnya?
Meski demikian, Mahfud MD menganggap data yang di-publish hacker tersebut tidaklah terlalu penting karena bukan menyangkut dokumen penting atau sangat rahasia milik negara.
"Tapi itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama. Nah sebab itu masih akan didalami," kata Mahfud MD.
Baca juga: Pengamat Tegaskan Kebocoran Data Bukan Hal Tabu
Ia menyebutkan, data yang diambil hacker tersebut bukanlah sesuatu yang sangat penting, sehingga mengancam keamanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul, itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi Presiden itu jadi menteri kan cuma itu-itu saja," kata Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga mengaku, telah melihat isi dokumen yang telah di-hack tersebut.
"Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa tetapi itu memang terjadi," pungkas Mahfud MD.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejumlah dokumen rahasia negara yakni Surat Presiden untuk Badan Intelijen Negara (BIN) diduga dibocorkan oleh hacker Bjorka.
Hacker tersebut juga disebut-sebut mengungkap data pribadi sejumlah pejabat negara dan membobol 1,3 miliar data registrasi SIM Card Prabayar, serta pembobolan data NIK diduga dari KPU, dan kebocoran data pelanggan Indihome, PLN, dan institusi lainnya.
Hal tersebut Menko Polhukam sampaikan saat menerima laporan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait kasus tewasnya Brigadir Yoshua (Brigadir J) di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).
"Soal bocornya data, data negara. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisi deputi kerja saya di sini," ujar Mahfud MD.
Baca juga: Kominfo Panggil BPJS Bahas Kebocoran Data, Hasilnya?
Meski demikian, Mahfud MD menganggap data yang di-publish hacker tersebut tidaklah terlalu penting karena bukan menyangkut dokumen penting atau sangat rahasia milik negara.
"Tapi itu bisa juga, sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama. Nah sebab itu masih akan didalami," kata Mahfud MD.
Baca juga: Pengamat Tegaskan Kebocoran Data Bukan Hal Tabu
Ia menyebutkan, data yang diambil hacker tersebut bukanlah sesuatu yang sangat penting, sehingga mengancam keamanan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
"Jadi belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul, itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi Presiden itu jadi menteri kan cuma itu-itu saja," kata Mahfud MD.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut juga mengaku, telah melihat isi dokumen yang telah di-hack tersebut.
"Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa tetapi itu memang terjadi," pungkas Mahfud MD.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, sejumlah dokumen rahasia negara yakni Surat Presiden untuk Badan Intelijen Negara (BIN) diduga dibocorkan oleh hacker Bjorka.
Hacker tersebut juga disebut-sebut mengungkap data pribadi sejumlah pejabat negara dan membobol 1,3 miliar data registrasi SIM Card Prabayar, serta pembobolan data NIK diduga dari KPU, dan kebocoran data pelanggan Indihome, PLN, dan institusi lainnya.
(maf)
Lihat Juga :
