Munas ke-11, Wanita Syarikat Islam Komitmen Wujudkan Indonesia Sejahtera dan Berkeadilan

JAKARTA - Organisasi Perempuan tertua di Indonesia Wanita Syarikat Islam berkomitmen mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan. Hal itu menjadi komitmen Wanita Syarikat Indonesia dalam Munas ke XI yang dilaksanakan pada Jumat – Senin 9-12 September 2022 di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Jumat (9/9/2022).

Munas yang mengusung tema “Penguatan Peran Wanita Syarikat Islam untuk Kemajuan Indonesia yang Sejahtera dan Berkeadilan” ini dibuka langsung oleh Wapres KH. Ma’ruf Amin.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Ketua DPR RI Rahmad Gobel, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua MUI KH Sodikun beserta tokoh dan pimpinan Ormas lainnya.



Termasuk Pengurus Wilayah dan Cabang Wanita Syarikat Islam se- Indonesia, antara lain Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Ketua umum PP Wanita Syarikat Islam Valina Singka Subekti, mengatakan tema yang diusung dalam Munas WSI kali ini merupakan bentuk tanggung jawab Wanita Syarikat Islam untuk selalu turut serta memberi kontribusi pada perbaikan kehidupan masyarakat agar cita-cita kemerdekaan dapat diwujudkan dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.



Sebagaimana tertuang dalam visi misi tujuan dibentuknya Negara Kemerdekaan Republik Indonesia (NKRI) yang tertulis pada alinea ke-4 UUD 1945, yakni tujuan dibentuknya pemerintahan negara RI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial.

“Perkembangan di tingkat domestik Indonesia yang ditandai oleh penurunan kualitas kehidupan ekonomi antara lain akibat pandemi Covid-19, kualitas dan akses pada kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada kualitas kesejahteraan ibu, anak dan keluarga, masalah kemajuan teknologi informasi yang berdampak pada kualitas moralitas dan religius masyarakat, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, persoalan dampak negatif era disruptif dan persoalan menurunnya kualitas demokrasi Indonesia adalah beberapa hal yang menjadikan alasan PP WSI mengambil tema tersebut,” ucapnya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut juga berharap melalui kiprah dan kontribusi Wanita Syarikat Islam dapat membantu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Acara Munas yang dilaksanakan selama empat hari ke depan terbagi dalam beberapa sesi, di antaranya beberapa seminar nasional yang mengusung tema terkait Tenaga Kerja Perempuan yang menghadirkan narasumber Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah. Kemudian, Penguatan Wawasan Kebangsaan dengan narasumber Jimly Asshiddiqie, Peningkatan Kualitas SDM Indonesia dengan narasumber Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy.

Selain itu, Munas WSI juga menyelenggarakan seminar dengan tema Strategi Pemeratan Kesejahteraan Indonesia dengan narasumber Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemudian, terkait peran dan keterlibatan ormas perempuan dalam mengatasi persoalan stunting dan kekerasan seksual di Indonesia dengan menghadirkan Maria Ulfah Ansor, Komisioner Komnas Perempuan dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

WSI juga mengundang Direktur Utama Permodalan Nasional Arief Mulyadi untuk menjadi narasumber dalam seminar yang mengangkat tema Permodalan Nasional sebagai upaya Geliat Ekonomi Masyarakat.

Untuk diketahui, Wanita Syarikat Islam merupakan salah satu ormas perempuan tertua di Indonesia yang kelahirannya berawal dari Sarekat Siti Fatimah di Garut pada 1918 dan turut serta dalam Kongres Wanita Indonesia yang pertama di Yogyakarta pada 1928.

Asas organisasi Wanita Syarikat Islam berlandaskan Dinul Islam bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah Rasul, Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideal dan yuridis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.