Komitmen Lindungi Laut, Keseriusan Istana Diapresiasi
Jum'at, 09 September 2022 - 13:09 WIB
loading...
A
A
A
Dengan adanya ketegasan dari Moeldoko itu lanjutnya, maka pemerintah harus lebih menjamin penegakan hukum di laut. Pembiaran pelanggaran hukum di laut hanya akan membuat para nelayan dengan sumber daya yang minim semakin terancam.
"Dengan sinergitas petugas yang bersiaga dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut, maka petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kita di lautan," tandasnya.
Sebelumnya, KSP Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9/2022).
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko.
"Dengan sinergitas petugas yang bersiaga dalam merespons setiap laporan pelanggaran hukum di laut, maka petugas ini adalah wujud kehadiran negara untuk melindungi para nelayan kita di lautan," tandasnya.
Sebelumnya, KSP Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antar kementerian/lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
Hal itu dikatakan Moeldoko saat rapat koordinasi bersama Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin. Rapat itu terkait penindakan kapal nelayan di laut, pada Rabu (7/9/2022).
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko.
Lihat Juga :
