KSAD Nyatakan Akur dengan Panglima TNI, Effendi Simbolon: Saya Bilang Disharmoni
Kamis, 08 September 2022 - 21:16 WIB
loading...
Politikus PDIP Effendi Simbolon mengaku tak pernah mengatakan hubungan KSAD dengan Panglima TNI retak, melainkan ada disharmoni. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari PDIP Effendi Simbolon mengaku membuka isu hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrachman berpijak pada Undang-Undang Nomor 34/2004. Beleid tersebut mengatur hubungan dan tugas antara keduanya.
"Saya pertama enggak pernah mengatakan keretakan. Saya bilang disharmoni. Kamu lihat di UU 34, fungsinya apa, tugasnya, tanggung jawabnya apa panglima. Jelas itu. Sekali lagi satu," kata Effendi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Effendi menegaskan tidak dalam posisi berpihak baik kepada Andika maupun Dudung. Namun dia mengingatkan kerentanan TNI jika terjadi polarisasi. Contoh paling nyata adalah polarisasi pilkada, yang membuat orang sampai mati.
"Kalau itu terjadi di TNI, apalagi ada niat orang memberikan kebebasan hak politik kepada TNI, prajurit, dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga: Tepis Isu Tidak Harmonis dengan Panglima TNI, KSAD Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa
Oleh karena itu, menurut Effendi, Presiden Jokowi perlu turun tangan, jangan sampai berpikiran bahwa disharmoni ini berlangsung dalam waktu yang lama. Dan jangan sampai disharmoni antara Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berulang.
"Saya pertama enggak pernah mengatakan keretakan. Saya bilang disharmoni. Kamu lihat di UU 34, fungsinya apa, tugasnya, tanggung jawabnya apa panglima. Jelas itu. Sekali lagi satu," kata Effendi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Effendi menegaskan tidak dalam posisi berpihak baik kepada Andika maupun Dudung. Namun dia mengingatkan kerentanan TNI jika terjadi polarisasi. Contoh paling nyata adalah polarisasi pilkada, yang membuat orang sampai mati.
"Kalau itu terjadi di TNI, apalagi ada niat orang memberikan kebebasan hak politik kepada TNI, prajurit, dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga: Tepis Isu Tidak Harmonis dengan Panglima TNI, KSAD Dudung: Perbedaan Pendapat Itu Biasa
Oleh karena itu, menurut Effendi, Presiden Jokowi perlu turun tangan, jangan sampai berpikiran bahwa disharmoni ini berlangsung dalam waktu yang lama. Dan jangan sampai disharmoni antara Jenderal (Purn) Moeldoko dengan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berulang.
Lihat Juga :
