Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Pangan dan Energi

JAKARTA - Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan komoditas pangan dan energi di tengah pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Jangan sampai harga kebutuhan pokok naik dan stok di masyarakat langka.

"Jangan sampai seperti minyak goreng, hilang. Di sini pemerintah harus kaji. Saya secara pribadi meminta Kemendag dan Satgas Pangan untuk mengawasi jangan sampai BLT turun tapi daya beli masyarakat hilang. Ini harus dikawal jangan sampai ada sekelompok orang memainkan komoditas pangan saat negara krisis," kata Ketua Dewan Pembina KMR, Iwan Bento dalam seminar bertema 'Pengalihan Subsidi BBM dan Energi Pada Sektor Produktif: Langkah Indonesia Kuat Menghadapi Krisis Energi, Pangan, dan Kesehatan Global', Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, krisis global yang tengah terjadi harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis. Kebijakan yang diambiljuga harus memperhatikan situasi geopolitik internasional sambil melakukan transisi energi.

Hal senada disampaikan oleh praktisi bisnis, Erlan Primansyah. Menurutnya, subsidi BBM lebih baik dialihkan ke sektor produksi, terutama kepada petani dan masyarakat tidak mampu.

Erlan menyebut, kenaikan harga pertalite tidak akan berdampak bagi pengusaha. Sebab banyak pengusaha masih menggunakan BBM jenis solar untuk distribusi barang menggunakan truk di jalur darat.

"Mereka yang distribusikan hasil pertanian, mereka yang operasikan, tenaga panen, itu yang disubsidi. Kalau pertalite dipakai petani paling untuk motor atau mobil, tapi kalau kita bicara solar petani sangat membutuhkan," kata Erlan.