Isu Lingkungan Mencuat, Sektor Pariwisata Didorong Berbenah
Rabu, 01 Juli 2020 - 17:50 WIB
loading...
Wisatawan memadati Taman Wisata Candi Borobudur sebelum pandemi COVID-19. FOTO/Dok SINDOnews/Ahmad Antoni
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih mendorong agar masa pandemi COVID-19 digunakan untuk perbaikan aspek-aspek lingkungan di sektor pariwisata Indonesia. "Saat masih banyak ditutup seperti ini, saya pikir waktu yang tepat untuk kita melakukan pembenahan-pembenahan pariwisata, terutama pada aspek lingkungan," kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/7/2020).
Menurut dia, ada beberapa isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal waste management. Dia memberikan contoh kondisi sampah di Bali yang sangat memprihatinkan dan telah diliput oleh salah satu media internasional.
Menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tercatat timbunan sampah di Provinsi Bali sebanyak 1,6 juta ton per tahun dengan rata-rata 4.281 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 52% di antaranya belum tertangani dengan baik. "Ini bisa menjadi kampanye negatif untuk Bali," ujar doktor ilmu lingkungan tersebut.(Baca juga: Ekonomi Diprediksi Baru Akan Pulih Setelah 2020 )
Isu kedua adalah mengenai konservasi. Fikri menyebutkan, perlu memerhatikan carrying capacity dan ecological footprints karena sumber daya terbatas. Fikri menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu saat memimpin kunjungan kerja ke Borobudur.
"Borobudur itu ada kapasitasnya, maksimal 128 orang dalam satu waktu secara bersamaan naik di lingkungan stupa, tetapi dinaiki oleh ribuan orang. Ini tentu bahaya bagi kelestarian Borobudur," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dia mendorong agar pemerintah perlu memikirkan konsep hingga penerapan konservasi, terlebih di masa persiapan pembukaan lagi pariwisata, sebelum banyak wisatawan datang. "Aspek lingkungan harus terintegrasi dalam program-program pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan. Dokumen perencanaan di tiap kota dan kabupaten juga tingkat provinsi harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tak terpisahkan dengan Riparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah)," katanya.(Baca juga: Nekat Wisata Saat Pandemi, Puluhan Wisatawan Diserang Ubur-ubur )
Menurut Fikri, tidak perlu memaksakan jumlah wisatawan yang tinggi, terlebih tanpa memerhatikan kelangsungan sumber daya kita. "Lebih baik kita bisa menjaganya sehingga tidak rusak dan citra pariwisata kita tetap baik," katanya.
Menurut dia, ada beberapa isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, soal waste management. Dia memberikan contoh kondisi sampah di Bali yang sangat memprihatinkan dan telah diliput oleh salah satu media internasional.
Menurut penelitian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, tercatat timbunan sampah di Provinsi Bali sebanyak 1,6 juta ton per tahun dengan rata-rata 4.281 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 52% di antaranya belum tertangani dengan baik. "Ini bisa menjadi kampanye negatif untuk Bali," ujar doktor ilmu lingkungan tersebut.(Baca juga: Ekonomi Diprediksi Baru Akan Pulih Setelah 2020 )
Isu kedua adalah mengenai konservasi. Fikri menyebutkan, perlu memerhatikan carrying capacity dan ecological footprints karena sumber daya terbatas. Fikri menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu saat memimpin kunjungan kerja ke Borobudur.
"Borobudur itu ada kapasitasnya, maksimal 128 orang dalam satu waktu secara bersamaan naik di lingkungan stupa, tetapi dinaiki oleh ribuan orang. Ini tentu bahaya bagi kelestarian Borobudur," kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Dia mendorong agar pemerintah perlu memikirkan konsep hingga penerapan konservasi, terlebih di masa persiapan pembukaan lagi pariwisata, sebelum banyak wisatawan datang. "Aspek lingkungan harus terintegrasi dalam program-program pengembangan pariwisata, sehingga pariwisata kita bisa berkelanjutan. Dokumen perencanaan di tiap kota dan kabupaten juga tingkat provinsi harus ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tak terpisahkan dengan Riparda (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah)," katanya.(Baca juga: Nekat Wisata Saat Pandemi, Puluhan Wisatawan Diserang Ubur-ubur )
Menurut Fikri, tidak perlu memaksakan jumlah wisatawan yang tinggi, terlebih tanpa memerhatikan kelangsungan sumber daya kita. "Lebih baik kita bisa menjaganya sehingga tidak rusak dan citra pariwisata kita tetap baik," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
