Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tak Tepat, Ini Solusi dari PB HMI

JAKARTA - Massa Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Bio Solar di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022) sore. PB HMI menilai rencana menaikkan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat.

"Menurut kami kenaikan harga BBM bersubsidi sekarang bukan waktu yang tepat. Kita baru selesai dari pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir yang membuat kita begitu menderita, ekonomi begitu tertekan, banyak orang tua kita di PHK, banyak anak-anak tidak bisa bersekolah secara optimal," ujar Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatama kepada awak media.



Raihan mengatakan, bila harga BBM bersubsidi benar-benar dinaikkan, akan timbul tekanan cukup kuat bagi masyarakat, khususnya kelompok menengah bawah dan bawah yang selama ini sudah dipusingkan dengan harga sembako yang mahal.

"Tentu ini beban ekonomi yang sangat berat, harapannya di saat ekonomi ini tumbuh kita bisa menikmati, tapi tidak bisa dinikmati karena ada wacana kenaikan BBM bersubsidi. Ini menurut kami menjadi kebijakan yang kurang tepat untuk saat ini," ungkap Raihan Ariatama.

Ia meminta pemerintah memperketat dan mempertegas pelaksanaan alokasi BBM Bersubsidi di lapangan agar tepat sasaran.

"Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu justru dibiarkan membeli BBM bersubsidi," kata Raihan Ariatama.



Raihan mengungkapkan banyak sekali jerigen-jerigen untuk industri yang membeli BBM bersubsidi (Bio Solar) dibiarkan dan bahkan terkadang bermain mata dengan oknum petugas terkait.

"Ini yang harus diperketat dan diatur sedemikian rupa, agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Kami mendorong untuk jangka panjang, persoalan BBM ini tidak berlarut-larut," tegas Raihan.

Ketum PB HMI tersebut juga meminta pemerintah memasifkan penggunaan energi baru dan terbarukan di tengah masyarakat dengan berbagai insentif.

"Inikan sudah mulai banyak mobil listrik tapi belum masif, harapannya itu bisa dimasifkan ke depan agar secara perlahan konsumsi BBM Bersubsidi kita lambat laun mengecil. Ini menjadi solusi yang kami tawarkan dari jangka pendek sampai jangka panjang. Kita melihat persoalan ini akan terus terjadi kalau kita tidak dicarikan solusinya," ucap dia.



Sehingga kata Raihan apabila suatu saat nanti BBM bersubsidi dihapus pemerintah sudah ada solusi dan alternatif agar masyarakat beralih ke sumber energi lainnya.

"Misalkan penghapusan minyak tanah menjadi kompor gas.Gas elpiji sekarang sudah ada kompor listrik. Harapannya fasilitas dan kelengkapan untuk energi baru dan terbarukan perlu disiapkan oleh pemerintah," ujar dia.

Kedepannya Raihan berharap pemerintah mendorong dan mengeluarkan berbagai kebijakan pengetatan di lapangan, termasuk sampai ke setiap SPBU harus disosialisasikan secara massif.

"Jangan sampai ada kendaraan yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli dan membuat kerugian di tengah masyarakat. Harus dibatasi BBM bersubsidi, karena itu hanya untuk kelas memegang bawah, dan tentunya itu bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat," kata Raihan.