Sikapi Dinamika Global, Lemhannas Dorong Indonesia Pertahankan Kepentingan Nasional
loading...
Ketua DPR RI Puan Maharani dan mantan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri peresmian patung Soekarno di Gedung Lemhannas beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) RI mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional di tengah situasi global yang menantang.
"Indonesia perlu menyadari secara alamiah negara-negara kaya akan selalu menggunakan kekuatannya untuk memaksakan kepentingan mereka pada level global," ujar Ketua Program Studi Studi Wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia, dalam Focus Group Discussion (FGD) Lemhannas RI bertajuk "Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global" Rabu (24/8/2022).
Menurut Henny pemaksaan kepentingan oleh negara-negara kaya ini tak jarang dilakukan dengan cuci tangan atas dampak buruk yang kerap dihasilkan. Lebih parah, mereka justru sering membebankan negara-negara lemah untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
Baca juga: Agus Widjojo Dilantik Jadi Dubes RI di Filipina, Gubernur Lemhannas Diisi Plt
“Negara-negara kaya menggunakan berbagai cara seperti menggunakan pihak ketiga untuk membebankan eksternalitas negatif dari perekonomian dunia kepada negara-negara lemah. Padahal, penyumbang terbesar dari eksternalitas tersebut justru negara-negara kaya,” sambung Henny.
Henny menilai, situasi saat ini semakin diperparah dengan kondisi global yang memburuk akibat konflik geopolitik yang membuat krisis energi, pangan dan keuangan. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara berkedaulatan perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. "Ajang Presidensi G20 dinilai bisa menjadi momentum yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global," ujarnya.
Baca juga: Megawati Resmikan Patung Soekarno di Gedung Lemhanas
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu menjelaskan, ajang G20 menjadi momen untuk mengomunikasikan kepentingan nasional. Khususnya dari perspektif negara-negara kuat sehingga kepentingan Indonesia bisa diterima secara global.
Sementara, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Evi Fitriani menambahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia juga merupakan refleksi dari kebijakan politik dalam negerinya.
“Sehingga butuh soliditas dalam perpektif pengambil kebijakan strategis Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mampu membangun kemandirian untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar negara. Kemandirian ini juga sangat penting sebagai modal Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kancah global,” jelas Evi.
Senada, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Mohamad Dian Revindo memaparkan, dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga perlu jeli memandang dan memanfaatkan pergerakan kapital global. Tujuannya agar memudahkan adaptasi proyeksi ekonomi nasional untuk memudahkan adaptasi dalam dinamika ekonomi global.
FGD ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV yang akan dilaksanakan Oktober nanti. Gelaran ini dibuka oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayjen TNI Sugeng Santoso.
"Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk KTT G20 dalam menghadapi situasi global yang menantang seperti krisis pangan, energi, hingga ancaman inflasi," kata Sugeng Santoso.
Ketua Senat PPRA LXIX Kombes Pol. Nur Romdhoni juga sepakat, paparan-paparan dari para narasumber akan memperdalam dan mempertajam rekomendasi materi seminar untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya.
Sementara Ketua Seminar Kolonel Inf. Agus Agus Widodo juga menegaskan masukan para narasumber menjadi pengayaan tambahan bagi materi-materi yang sebelumnya telah diformulasikan oleh peserta PPRA LXIV. "Hal ini juga melanjutkan tradisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang aktif dan bertanggung jawab," ucapnya.
"Indonesia perlu menyadari secara alamiah negara-negara kaya akan selalu menggunakan kekuatannya untuk memaksakan kepentingan mereka pada level global," ujar Ketua Program Studi Studi Wilayah Eropa Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Universitas Indonesia (SKSG-UI) Henny Saptatia, dalam Focus Group Discussion (FGD) Lemhannas RI bertajuk "Kolaborasi Kepemimpinan G20: Konektivitas dan Rantai Pasok Global" Rabu (24/8/2022).
Menurut Henny pemaksaan kepentingan oleh negara-negara kaya ini tak jarang dilakukan dengan cuci tangan atas dampak buruk yang kerap dihasilkan. Lebih parah, mereka justru sering membebankan negara-negara lemah untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.
Baca juga: Agus Widjojo Dilantik Jadi Dubes RI di Filipina, Gubernur Lemhannas Diisi Plt
“Negara-negara kaya menggunakan berbagai cara seperti menggunakan pihak ketiga untuk membebankan eksternalitas negatif dari perekonomian dunia kepada negara-negara lemah. Padahal, penyumbang terbesar dari eksternalitas tersebut justru negara-negara kaya,” sambung Henny.
Henny menilai, situasi saat ini semakin diperparah dengan kondisi global yang memburuk akibat konflik geopolitik yang membuat krisis energi, pangan dan keuangan. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara berkedaulatan perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. "Ajang Presidensi G20 dinilai bisa menjadi momentum yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global," ujarnya.
Baca juga: Megawati Resmikan Patung Soekarno di Gedung Lemhanas
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan Aleksius Jemadu menjelaskan, ajang G20 menjadi momen untuk mengomunikasikan kepentingan nasional. Khususnya dari perspektif negara-negara kuat sehingga kepentingan Indonesia bisa diterima secara global.
Sementara, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Evi Fitriani menambahkan kebijakan politik luar negeri Indonesia juga merupakan refleksi dari kebijakan politik dalam negerinya.
“Sehingga butuh soliditas dalam perpektif pengambil kebijakan strategis Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mampu membangun kemandirian untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar negara. Kemandirian ini juga sangat penting sebagai modal Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam kancah global,” jelas Evi.
Senada, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Mohamad Dian Revindo memaparkan, dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Indonesia juga perlu jeli memandang dan memanfaatkan pergerakan kapital global. Tujuannya agar memudahkan adaptasi proyeksi ekonomi nasional untuk memudahkan adaptasi dalam dinamika ekonomi global.
FGD ini juga merupakan bagian dari rangkaian acara Seminar Nasional Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV yang akan dilaksanakan Oktober nanti. Gelaran ini dibuka oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Mayjen TNI Sugeng Santoso.
"Seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk KTT G20 dalam menghadapi situasi global yang menantang seperti krisis pangan, energi, hingga ancaman inflasi," kata Sugeng Santoso.
Ketua Senat PPRA LXIX Kombes Pol. Nur Romdhoni juga sepakat, paparan-paparan dari para narasumber akan memperdalam dan mempertajam rekomendasi materi seminar untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya.
Sementara Ketua Seminar Kolonel Inf. Agus Agus Widodo juga menegaskan masukan para narasumber menjadi pengayaan tambahan bagi materi-materi yang sebelumnya telah diformulasikan oleh peserta PPRA LXIV. "Hal ini juga melanjutkan tradisi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang aktif dan bertanggung jawab," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
