PKS Tegaskan Tetap Oposisi hingga Akhir Pemerintahan Jokowi
Selasa, 16 Agustus 2022 - 13:35 WIB
loading...
PKS telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, terkait tetap berada di jalur oposisi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) VII di Bandung pada Minggu hingga Senin 15 Agustus 2022. Dalam MMS tersebut, PKS telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, terkait tetap berada di jalur oposisi.
Kabid Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menjelaskan, PKS akan tetap menjadi Partai Oposisi hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin usai di 2024 nanti.
"Menegaskan bahwa PKS akan tetap menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan hingga akhir periode Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," ujar Mabruri dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).
Baca juga: Mardani Ali Sera PKS: Oposisi Itu Bukan Dilihat dari Keras atau Tajamnya
Lebih lanjut Mabruri menuturkan, pihaknya tengah diamanatkan guna menjadi salah satu bagian penyeimbang pemerintahan dalam menjunjung hak pelayanan bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, DPP PKS diamanatkan untuk mengokohkan posisi politik Fraksi PKS DPR RI sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan dalam melakukan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat," jelasnya.
Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS masih terbuka dan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Namun kata Syaikhu, kemungkinan tersebut akan terjadi usai rampungnya proses penjajakan.
"Kami masih terus membangun komunikasi, bukan hanya KIB, tapi yang lainnya kami bangun masih dalam penjajakan semoga mengerucut dan mendapatkan jodohnya termasuk dengan Nasdem dan Demokrat," ujar Syaikhu di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).
Kabid Humas DPP PKS Ahmad Mabruri menjelaskan, PKS akan tetap menjadi Partai Oposisi hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin usai di 2024 nanti.
"Menegaskan bahwa PKS akan tetap menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan hingga akhir periode Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin," ujar Mabruri dalam keterangannya, Selasa (16/8/2022).
Baca juga: Mardani Ali Sera PKS: Oposisi Itu Bukan Dilihat dari Keras atau Tajamnya
Lebih lanjut Mabruri menuturkan, pihaknya tengah diamanatkan guna menjadi salah satu bagian penyeimbang pemerintahan dalam menjunjung hak pelayanan bagi masyarakat.
"Oleh karena itu, DPP PKS diamanatkan untuk mengokohkan posisi politik Fraksi PKS DPR RI sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan dalam melakukan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat," jelasnya.
Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS masih terbuka dan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Namun kata Syaikhu, kemungkinan tersebut akan terjadi usai rampungnya proses penjajakan.
"Kami masih terus membangun komunikasi, bukan hanya KIB, tapi yang lainnya kami bangun masih dalam penjajakan semoga mengerucut dan mendapatkan jodohnya termasuk dengan Nasdem dan Demokrat," ujar Syaikhu di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2022).
(maf)
Lihat Juga :
