Pendekatan Jokowi ke Papua Harus Ditopang dengan Iklim Demokrasi
Senin, 29 Juni 2020 - 22:42 WIB
loading...
A
A
A
Stanislaus melihat, sebenarnya isu rasialisme yang terjadi di Papua tidak benar terjadi. Isu ini hanya digunakan pihak-pihak tertentu untuk memperuncing keadaan. Apalagi kondisi itu masih ditambah dengan kemajuan teknologi atau pengaruh sosial media.(Baca juga: Penegakan Kasus HAM di Papua Harus Transparan )
"Isu Papua ini mulai dinternasionalisasi oleh negara lain. Terkait masalah HAM di Papua, pemerintah masih tampak kewalahan mengatasi informasi-informasi yang berseliweran," ujarnya.
Maka itu, Stanislaus mendesak kepada DPR harus ada pembahasan UU Otonomi Khusus yang akan berakhir di tahun 2021. Dia meminta agar digulirkan kembali pembahasan UU tersebut. "Pendekatan sosial budaya sangat perlu dilakukan aparat TNI/Polri. Akan tetapi, perlu ada ketegasan dalam menangani persoalan ketertiban dan keamanan di Papua," katanya.
Siliwanus Tono, seroang akademisi asli Papua menyatakan bahwa nasionalisme masyarakat Papua terhadap NKRI tak perlu diragukan lagi. Dia pun melihat perhatian dan keberpihakan pemerintah kepada Papua, baik dalam sektor pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta konektivitas pembangunan infrastruktur di Papua, misalnya Trans Papua dan lainnya sudah berjalan efektif. Namun, ia lebih menggarisbawahi tentang realisasi otonomi khusus yang belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di sana.
"Persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bersama, adalah UU Otonomi khusus. Harus dibahas kembali sehingga tidak menimbulkan polemik, tapi memberikan regulasi yang berpihak," kata Siliwanus.
"Isu Papua ini mulai dinternasionalisasi oleh negara lain. Terkait masalah HAM di Papua, pemerintah masih tampak kewalahan mengatasi informasi-informasi yang berseliweran," ujarnya.
Maka itu, Stanislaus mendesak kepada DPR harus ada pembahasan UU Otonomi Khusus yang akan berakhir di tahun 2021. Dia meminta agar digulirkan kembali pembahasan UU tersebut. "Pendekatan sosial budaya sangat perlu dilakukan aparat TNI/Polri. Akan tetapi, perlu ada ketegasan dalam menangani persoalan ketertiban dan keamanan di Papua," katanya.
Siliwanus Tono, seroang akademisi asli Papua menyatakan bahwa nasionalisme masyarakat Papua terhadap NKRI tak perlu diragukan lagi. Dia pun melihat perhatian dan keberpihakan pemerintah kepada Papua, baik dalam sektor pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta konektivitas pembangunan infrastruktur di Papua, misalnya Trans Papua dan lainnya sudah berjalan efektif. Namun, ia lebih menggarisbawahi tentang realisasi otonomi khusus yang belum sepenuhnya menyentuh masyarakat di sana.
"Persoalan serius yang harus menjadi perhatian Bersama, adalah UU Otonomi khusus. Harus dibahas kembali sehingga tidak menimbulkan polemik, tapi memberikan regulasi yang berpihak," kata Siliwanus.
Lihat Juga :
