Elektabilitas Puan Maharani Masih Tiarap, Effendi Simbolon Ungkap Penyebabnya
Rabu, 03 Agustus 2022 - 15:05 WIB
loading...
Politikus PDIP Effendi Simbolon mengungkapkan alasan mengapa elektabilitas Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai capres masih tiarap di sejumlah lembaga survei. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Nama Ketua DPR RI Puan Maharani santer akan dicalonkan PDIP sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 . Padahal, elektabilitas atau tingkat keterpilihannya di sejumlah lembaga survei tidak pernah lebih dari angka 3%.
Terkait hal ini, Politikus PDIP Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa hasil survei tentu menjadi salah satu indikator dalam penentuan capres di PDIP. Karena media survei merupakan alat untuk mengukur animo masyarakat, terlepas dari kenyamanan atau rasa tidak suka karena bukan yang tertinggi dalam survei tersebut. Baca juga: Survei Median: Anies-AHY Ungguli Puan-Andika Perkasa
"(Survei) Pasti menjadi salah satu parameter karena itu kan eranya sekarang untuk mengukur animo masyarakat melalui media survei, kalau kita nyaman tidak nyaman, enggak enak karena bukan kita yang tertinggi, kita tidak suka, itu soal lain. Survei yang dilakukan sepanjang semua memegang teguh norma-norma dalam pelaksanaan survei kita patut menjadikan cermin menjadikan indikator," ujar Effendi dalam diskusi daring yang bertajuk "Mengukur Peluang 3 Figur Poros Utama Pilpres 2024", Rabu (3/8/2022).
Dalam berbagai survei selama ini, Effendi mengakui bahwa Puan bukan menjadi nama yang unggul. Namun, dia menjelaskan itu semua ada sebabnya karena Ketua Umum (Ketum) PDIP belum mengumumkan siapa capresnya, termasuk mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024 meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai capres dan disosialiasikan di 34 provinsi.
"Memang Mbak Puan selain dilakukan banyak hal dan dilakukan sosialisasi dan pendekatan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat, sepanjang belum di-declare, jangankan di-declare di-announce, didengungkan saja bahwa Mbak Puan capres dari PDIP yang punya kecukupan persyaratan untuk langsung bisa mengusung itu akan mempengaruhi tingkat elektabilitas yang didapat dari hasil survei," jelasnya.
Effendi menuturkan kondisi di PDIP berbeda dengan parpol lain yang sudah mendeklarasikan capresnya, bahkan memasangkan dengan tokoh tertentu sebagai cawapres. Sementara di PDIP, belum ada nama yang dimajukan sebagai capres.
"Kita lihat calon-calon lain sudah terang-terangan capres 2024, si A, si B dipasang-pasangkan dengan si C. Sangat terbuka inklusif, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di kami enggak ada dan memang belum ada," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Menurut Effendi, seluruh kader dan pengurus ikut arahan di partai, bahwa PDIP tidak ikut ke dalam arus euforia masyarakat yang mengusung tokoh tertentu sebagai capres, apakah dari partai, dari relawan ataukah elemen-elemen masyarakat lainnya. Bahkan, hampir tidak ada satu pun spanduk atau billboard yang menyampaikan bahwa Puan Maharani merupakan capres PDIP.
"Hampir tidak ada kita lihat billboard atau spanduk yang menyampaikan bahwa Puan Maharani capres PDIP, enggak ada. Kami di PDIP, jangankan secara oral, secara tertulis pun kami tidak dibolehkan, tidak dibenarkan," terangnya.
Oleh karena itu, Effendi meyakini bahwa di sisa hari jelang 14 Februari 2024 mendatang dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia, meskipun ada teknologi media sosial (medsos), sentuhan langsung calon dengan masyarakat akan menghasilkan penilaian yang berbeda dari masyarakat, termsuk perolehan survei elektabilitas Puan Maharani saat ini. Apalagi jika Puan sudah dideklarasikan maka struktur partai di eksekutif maupun legislatif akan bergerak.
"Tapi kalau misalnya, ini berandai-andai Mbak Puan enggak usah dideklarasi secara resmi, diberi akses untuk, bahwa kami perangkat struktural partai selain di legislatif dan eksekutif, banyak di seluruh Indonesia sampai ke pelosok Tanah Air kan ada. Kalau kita melakukan katakanlah pra campaign, kader ngerti bahwa yang diusung si A dari partainya, pasti orang akan fokus itu ke titik yang akan diarahkan oleh tim kampanye atau tim pra kampanye itu," ungkapnya. Baca juga: Kudatuli, Sejarah Politik yang Turut Berperan Menggembleng Puan Maharani
"Karena kita enggak boleh kampanye, tapi kan kalau kita melakukan sosialisasi kegiatan partai boleh-boleh saja, kita tidak boleh mengkapanyekan Pileg, Pilpresnya, tetapi kalau kegiatan boleh saja," tambah Effendi.
Terkait hal ini, Politikus PDIP Effendi Simbolon mengungkapkan bahwa hasil survei tentu menjadi salah satu indikator dalam penentuan capres di PDIP. Karena media survei merupakan alat untuk mengukur animo masyarakat, terlepas dari kenyamanan atau rasa tidak suka karena bukan yang tertinggi dalam survei tersebut. Baca juga: Survei Median: Anies-AHY Ungguli Puan-Andika Perkasa
"(Survei) Pasti menjadi salah satu parameter karena itu kan eranya sekarang untuk mengukur animo masyarakat melalui media survei, kalau kita nyaman tidak nyaman, enggak enak karena bukan kita yang tertinggi, kita tidak suka, itu soal lain. Survei yang dilakukan sepanjang semua memegang teguh norma-norma dalam pelaksanaan survei kita patut menjadikan cermin menjadikan indikator," ujar Effendi dalam diskusi daring yang bertajuk "Mengukur Peluang 3 Figur Poros Utama Pilpres 2024", Rabu (3/8/2022).
Dalam berbagai survei selama ini, Effendi mengakui bahwa Puan bukan menjadi nama yang unggul. Namun, dia menjelaskan itu semua ada sebabnya karena Ketua Umum (Ketum) PDIP belum mengumumkan siapa capresnya, termasuk mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024 meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai capres dan disosialiasikan di 34 provinsi.
"Memang Mbak Puan selain dilakukan banyak hal dan dilakukan sosialisasi dan pendekatan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dan berbagai elemen masyarakat, sepanjang belum di-declare, jangankan di-declare di-announce, didengungkan saja bahwa Mbak Puan capres dari PDIP yang punya kecukupan persyaratan untuk langsung bisa mengusung itu akan mempengaruhi tingkat elektabilitas yang didapat dari hasil survei," jelasnya.
Effendi menuturkan kondisi di PDIP berbeda dengan parpol lain yang sudah mendeklarasikan capresnya, bahkan memasangkan dengan tokoh tertentu sebagai cawapres. Sementara di PDIP, belum ada nama yang dimajukan sebagai capres.
"Kita lihat calon-calon lain sudah terang-terangan capres 2024, si A, si B dipasang-pasangkan dengan si C. Sangat terbuka inklusif, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di kami enggak ada dan memang belum ada," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Menurut Effendi, seluruh kader dan pengurus ikut arahan di partai, bahwa PDIP tidak ikut ke dalam arus euforia masyarakat yang mengusung tokoh tertentu sebagai capres, apakah dari partai, dari relawan ataukah elemen-elemen masyarakat lainnya. Bahkan, hampir tidak ada satu pun spanduk atau billboard yang menyampaikan bahwa Puan Maharani merupakan capres PDIP.
"Hampir tidak ada kita lihat billboard atau spanduk yang menyampaikan bahwa Puan Maharani capres PDIP, enggak ada. Kami di PDIP, jangankan secara oral, secara tertulis pun kami tidak dibolehkan, tidak dibenarkan," terangnya.
Oleh karena itu, Effendi meyakini bahwa di sisa hari jelang 14 Februari 2024 mendatang dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia, meskipun ada teknologi media sosial (medsos), sentuhan langsung calon dengan masyarakat akan menghasilkan penilaian yang berbeda dari masyarakat, termsuk perolehan survei elektabilitas Puan Maharani saat ini. Apalagi jika Puan sudah dideklarasikan maka struktur partai di eksekutif maupun legislatif akan bergerak.
"Tapi kalau misalnya, ini berandai-andai Mbak Puan enggak usah dideklarasi secara resmi, diberi akses untuk, bahwa kami perangkat struktural partai selain di legislatif dan eksekutif, banyak di seluruh Indonesia sampai ke pelosok Tanah Air kan ada. Kalau kita melakukan katakanlah pra campaign, kader ngerti bahwa yang diusung si A dari partainya, pasti orang akan fokus itu ke titik yang akan diarahkan oleh tim kampanye atau tim pra kampanye itu," ungkapnya. Baca juga: Kudatuli, Sejarah Politik yang Turut Berperan Menggembleng Puan Maharani
"Karena kita enggak boleh kampanye, tapi kan kalau kita melakukan sosialisasi kegiatan partai boleh-boleh saja, kita tidak boleh mengkapanyekan Pileg, Pilpresnya, tetapi kalau kegiatan boleh saja," tambah Effendi.
(kri)
Lihat Juga :
