Perludem Sebut Koalisi Politik Sejak Dini Untungkan Rakyat dan Partai
Selasa, 19 Juli 2022 - 21:57 WIB
loading...
Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil mengatakan, Terbentuknya koalisi partai menjelang Pemilu 2024 dinilai berdampak positif, baik partai maupun masyarakat. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Terbentuknya koalisi partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024 dinilai berdampak positif, baik untuk partai maupun masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil.
Sebab menurutnya, dibangunnya koalisi lebih awal oleh parpol, memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan dalam bentuk program yang akan dilakukan ke depannya.
Baca juga: KIB Ingin Pilpres 2024 Jadi Panggung Partai Politik
"Justru harusnya lebih positif, karena baik dari parpol maupun bagi publik itu akan jauh lebih jernih melihat sebetulnya koalisi parpol dibangun atas apa," kata Fadli Ramadhanil, Selasa (19/7/2022).
"Dan koalisi yang dibangun jauh-jauh itukan lebih meminimaliris potensi transaksional jangka pendek yang hanya untuk kepentingan pencalonan saja," tambahnya.
Baca juga: PKB Buka Peluang Bentuk Koalisi Tandingan KIB di Pilpres 2024
Lebih lanjut ia juga menilai, koalisi dibangun sejak awal membantu partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Yakni, guna membangun agenda bersama, membangun program bersama ke depannya.
"Apalagi dalam kesempatan saat ini penyerapan aspirasi banyak peluang, banyak kesempatan dan banyak kanal kalau koalisi atau kemudian penggabungan parpol dilakukan lebih awal ruang itu akan bisa lebih bebas untuk membuka kesempatan menyerap aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Namun dia menegaskan, pentingnya ketua umum parpol untuk memahami etika dalam berpolitik dan integritas. Sebab, posisi sebagai pejabat publik akan terus melekat pada diri ketua umum partai politik.
"Menurut saya soal kedisiplinan sebagai seorang pejabat publik dan menteri ini prinsipnya pembantu presiden ada dua hal, kalau dari aspek menterinya ada persoalan etik ada persoalan integritas dan persoalan profesionalitas juga dalam menjalankan kerja-kerja mereka sebagai pejabat negara," ungkapnya.
"Bahwa mereka adalah pimpinan parpol, tapi di sisi lain mereka pejabat publik yang terikat dengan etik, terikat dengan aturan terikat juga dengan tugas-tugas yang mustinya dipenuhi," tambah Fadli.
Sebelumnya, Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo mengatakan, deklarasi dini koalisi parpol disusul penetapan capres dan cawapres merupakan langkah positif menarik calon pemilih.
Keuntungan deklarasi diawal juga bisa diperoleh partai politik dengan peluang meningkatnya elektabilitas. "Deklarasi dini koalisi dan capres dan cawapres untuk saat ini adalah upaya untuk menarik perhatian calon pemilih, terutama yang belum jelas pilihan politiknya. Bagi parpol menengah dalam prosentase kursi DPR, deklarasi itu perlu menaikkan elektabilitas partai," ujarnya.
Wasis mengatakan, pembentukan koalisi partai lebih awal sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat yang berkembang saat ini.Wasis memprediksi bentukan koalisi partai lebih awal dapat mengubah peta dukungan publik. Namun ia menegaskan, koalisi harus dibentuk dari komposisi koalisinya.
"Kalaupun itu hanya diisi secara homogen yakni para parpol menengah dan satu warna politik, tentu tidak mengubah dukungan publik. Akan beda cerita kalau komposisi koalisi plural (parpol) besar dan menengah bersatu dan plural warna politiknya), dukungan juga akan berubah," jelas Wasis.
Sebab menurutnya, dibangunnya koalisi lebih awal oleh parpol, memiliki waktu yang cukup untuk mendiskusikan dalam bentuk program yang akan dilakukan ke depannya.
Baca juga: KIB Ingin Pilpres 2024 Jadi Panggung Partai Politik
"Justru harusnya lebih positif, karena baik dari parpol maupun bagi publik itu akan jauh lebih jernih melihat sebetulnya koalisi parpol dibangun atas apa," kata Fadli Ramadhanil, Selasa (19/7/2022).
"Dan koalisi yang dibangun jauh-jauh itukan lebih meminimaliris potensi transaksional jangka pendek yang hanya untuk kepentingan pencalonan saja," tambahnya.
Baca juga: PKB Buka Peluang Bentuk Koalisi Tandingan KIB di Pilpres 2024
Lebih lanjut ia juga menilai, koalisi dibangun sejak awal membantu partai politik dalam menyerap aspirasi masyarakat. Yakni, guna membangun agenda bersama, membangun program bersama ke depannya.
"Apalagi dalam kesempatan saat ini penyerapan aspirasi banyak peluang, banyak kesempatan dan banyak kanal kalau koalisi atau kemudian penggabungan parpol dilakukan lebih awal ruang itu akan bisa lebih bebas untuk membuka kesempatan menyerap aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Namun dia menegaskan, pentingnya ketua umum parpol untuk memahami etika dalam berpolitik dan integritas. Sebab, posisi sebagai pejabat publik akan terus melekat pada diri ketua umum partai politik.
"Menurut saya soal kedisiplinan sebagai seorang pejabat publik dan menteri ini prinsipnya pembantu presiden ada dua hal, kalau dari aspek menterinya ada persoalan etik ada persoalan integritas dan persoalan profesionalitas juga dalam menjalankan kerja-kerja mereka sebagai pejabat negara," ungkapnya.
"Bahwa mereka adalah pimpinan parpol, tapi di sisi lain mereka pejabat publik yang terikat dengan etik, terikat dengan aturan terikat juga dengan tugas-tugas yang mustinya dipenuhi," tambah Fadli.
Sebelumnya, Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo mengatakan, deklarasi dini koalisi parpol disusul penetapan capres dan cawapres merupakan langkah positif menarik calon pemilih.
Keuntungan deklarasi diawal juga bisa diperoleh partai politik dengan peluang meningkatnya elektabilitas. "Deklarasi dini koalisi dan capres dan cawapres untuk saat ini adalah upaya untuk menarik perhatian calon pemilih, terutama yang belum jelas pilihan politiknya. Bagi parpol menengah dalam prosentase kursi DPR, deklarasi itu perlu menaikkan elektabilitas partai," ujarnya.
Wasis mengatakan, pembentukan koalisi partai lebih awal sesuai dengan dinamika politik dan masyarakat yang berkembang saat ini.Wasis memprediksi bentukan koalisi partai lebih awal dapat mengubah peta dukungan publik. Namun ia menegaskan, koalisi harus dibentuk dari komposisi koalisinya.
"Kalaupun itu hanya diisi secara homogen yakni para parpol menengah dan satu warna politik, tentu tidak mengubah dukungan publik. Akan beda cerita kalau komposisi koalisi plural (parpol) besar dan menengah bersatu dan plural warna politiknya), dukungan juga akan berubah," jelas Wasis.
(maf)
Lihat Juga :
