Polisi Tembak Polisi, Ini Aturan Penggunaan Senjata Api oleh Anggota Polri

JAKARTA - Polri telah membentuk tim khusus gabungan untuk mengusut kasus baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat (8/7/2022) itu, Brigadir J tewas ditembak Bharada E.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo pada Minggu (17/7/2022) mengatakan bahwa tim khusus tersebut saat ini terus melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Di antaranya, adalah melakukan pemeriksaan CCTV, handphone (HP), dan sidik jari. "Di tempat kejadian perkara (TKP), pihak Inafis akan melakukan olah TKP untuk menemukan sidik jari DNA, mengukur jarak dan sudut tembakan, CCTV, Handphone dan lainnya," kata Dedi.



Peristiwa baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam Polri ini menyedot perhatian masyarakat luas. Banyak kalangan mempertanyakan penggunaan senjata api oleh Anggota Polri. Lalu bagaimana aturannya?

Sesuai Keputusan Kapolri No:860/VIII/1999 tentang Petunjuk Lapangan Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Polri, penggunaan senjata api untuk mendukung tugas Polri dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Anggota Polri dan masyarakat dari ancaman terhadap jiwa raga dan harta benda.

Anggota Polri secara perorangan yang diizinkan menggunakan senjata api adalah mereka yang berpangkat Bintara ke atas dengan persyaratan tes kesehatan, tes psikologi, dan tes keterampilan menembak senjata api.

Adapun secara kesatuan, senjata api dapat digunakan anggota Polri yang memiliki tugas khusus, seperti Ajudan Pejabat Polri, Driver Pejabat Polri, Bendahara Satker, Pengamanan dan Pengawalan,Operasional Kepolisian. Namun mereka juga juga harus mengantongi surat perintah pejabat yang berwenang dan surat pinjam pakai senjata api dari pejabat yang berwenang.

Baca juga: Handphone Brigadir J Masih Hilang Sejak Penembakan di Rumah Kadiv Propam

Pelaksanaan tugas pengamanan pejabat Tinggi Polri, termasuk tugas khusus dalam operasional Polri, sehingga dapat dilaksanakan semua anggota Polri di kesatuannya, setelah mendapatkan perintah dari atasan yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dengan pertimbangan untuk mengantisipasi kerawanan dan menjaga keselamatan pejabat tinggi Polri, maka dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pejabat Tinggi Polri harus dilengkapi dengan senjata api kesatuan yang tersedia dan sesuai dengan peruntukannya.