IPNU Beri Rapor Merah Pemerintah dalam Penanganan COVID-19
Jum'at, 26 Juni 2020 - 10:02 WIB
loading...
Ketua Umum PP IPNU memberikan rapor merah kepada pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung sejak awal Maret lalu. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) menilai pemerintah gagal dalam penanganan pandemi COVID-19 . Ketua Umum PP IPNU Aswandi pun memberikan rapor merah kepada pemerintah dalam penanganan pandemi yang sudah berlangsung sejak awal Maret lalu ini.
Aswandijuga mengkritisi langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp168 miliar hanya untuk perlombaan video new normal. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, misalnya pengadaan alat kesehatan.
"Rp168 miliar jika dialihkan untuk membantu alat kesehatan atau rapid test bisa 2,6 juta pelajar atau santri yang dapat secara gratis. Hal ini pasti sangat membantu. Ini malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini bukti kebijakan anggaran yang sangat tidak tepat sasaran," katanya, Jumat (26/6/2020).(Baca juga: Rapid Test Mahal, IPNU Minta Pemerintah Fasilitasi Kesehatan di Pesantren )
Dikatakan Aswandi, pemerintah betul-betul mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Di tengah masa pandemi yang mana banyak rakyat membutuhkan bantuan terutama sektor pendidikan, malah mengucurkan anggaran yang nggak sedikit ke kegiatan yang sangat salah kurang berfaedah," tuturnya.
Karena itu, PP IPNU meminta kepada pengurus wilayah dan kader se-Indonesia agar ikut mengawal 84 daerah yang memenangkan lomba video new normal. Dengan begitu bantuan miliaran rupiah tersebut dapat terealisasi dengan baik. "Terutama untuk sektor pendidikan pondok pesantren yang sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. IPNU juga secara resmi berikan rapor merah terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo," katanya.(Baca juga: IPNU Gelar Diskusi Panel Ahli )
Aswandijuga mengkritisi langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp168 miliar hanya untuk perlombaan video new normal. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk kepentingan yang lebih mendesak, misalnya pengadaan alat kesehatan.
"Rp168 miliar jika dialihkan untuk membantu alat kesehatan atau rapid test bisa 2,6 juta pelajar atau santri yang dapat secara gratis. Hal ini pasti sangat membantu. Ini malah digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini bukti kebijakan anggaran yang sangat tidak tepat sasaran," katanya, Jumat (26/6/2020).(Baca juga: Rapid Test Mahal, IPNU Minta Pemerintah Fasilitasi Kesehatan di Pesantren )
Dikatakan Aswandi, pemerintah betul-betul mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Di tengah masa pandemi yang mana banyak rakyat membutuhkan bantuan terutama sektor pendidikan, malah mengucurkan anggaran yang nggak sedikit ke kegiatan yang sangat salah kurang berfaedah," tuturnya.
Karena itu, PP IPNU meminta kepada pengurus wilayah dan kader se-Indonesia agar ikut mengawal 84 daerah yang memenangkan lomba video new normal. Dengan begitu bantuan miliaran rupiah tersebut dapat terealisasi dengan baik. "Terutama untuk sektor pendidikan pondok pesantren yang sangat merasakan dampak dari Covid-19 ini. IPNU juga secara resmi berikan rapor merah terhadap pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo," katanya.(Baca juga: IPNU Gelar Diskusi Panel Ahli )
(abd)
Lihat Juga :
