Menakar Ketajaman Strategi Misi Perdamaian RI
Rabu, 06 Juli 2022 - 16:55 WIB
loading...
A
A
A
Jika memang tujuan utamanya adalah untuk mendorong perdamaian Rusia-Ukraina, maka strategi diplomasi Indonesia harus tampil dengan argumen-argumen yang lebih substantif, dengan menyasar langsung pokok sengketa dan akar sejarah konflik Rusia-Ukraina, yang terkait ethno-nasionalisme, kalkulasi ekonomi-politik, hingga kalkulasi pertahanan-keamanan. Alternatif argumen yang menjadi substansi diplomasi itulah yang akan mendorong hadirnya dialog inter-subjektivitas di antara aktor-aktor yang berkonflik, sehingga mengubah persepsi, cara pandang, perilaku politik luar negeri masing-masing.
Namun demikian, sejauh ini, substansi argumen yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi dalam lawatan ke Kiev dan Moskow itu belum tampak jelas. Justru, penekanan narasi dalam pemberitaan lebih menitikberatkan pada hal-hal trivia, laiknya pakaian yang dikenakan, atau penggunaan meja panjang atau pendek dalam diskusi bilateral.
Bahkan, strategi diplomasi yang semula terasa penting dan menarik, yakni terkait pembangunan ruang dialogis melalui penyampaian titipan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin untuk mendorong perdamaian kedua negara, belakangan juga diklarifikasi langsung oleh pihak Kremlin maupun Ukraina. Bahkan, jika dicermati lebih mendalam, materi diskusi Presiden Jokowi bersama Presiden Putin saat di Kremlin, lebih banyak membahas materi bilateral, ketimbang membicarakan materi substantif yang mendorong penghentian agresi militer Rusia terhadap Ukraina.
Hal itu dikonfirmasi oleh materi obrolan yang menekankan sejumlah tawaran menarik dari Rusia terhadap Indonesia terkait skema pembangunan energi nuklir dan juga tawaran pembangunan kereta di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Karena itulah, belakangan muncul sejumlah pandangan spekulatif yang menilai bahwa strategi diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Keiv dan Moskow, lebih mirip gimmick politik yang mencari aman (safe player), dengan menyasar target tujuan jangka pendek berupa kelancaran Forum G20, tanpa bersedia masuk lebih dalam ke ranah substansi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina itu sendiri.
Memang benar, agenda penyuksesan forum G20 merupakan kepentingan nasional yang penting dan relevan untuk diperjuangkan guna menyelamatkan kredibilitas, reputasi dan marwah Indonesia di mata dunia. Namun demikian, penekanan pada penggunaan gimmick cenderung tidak banyak mengubah peta konflik dan tidak berpengaruh signifikan pada tujuan besar untuk membangun jembatan komunikasi di antara para elite kekuasaan yang sedang bersengketa.
Di level ini, Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik terkait substansi diplomasi yang dijalankan serta hasil pertemuan Kepala Negara dengan Presiden Rusia dan Ukraina, untuk membuka peluang tindak lanjut bagi seluruh stakeholders, baik di tingkat nasional maupun global, untuk ikut terus membangun dan mengokohkan fondasi perdamaian internasional secara berkelanjutan.
Namun demikian, sejauh ini, substansi argumen yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi dalam lawatan ke Kiev dan Moskow itu belum tampak jelas. Justru, penekanan narasi dalam pemberitaan lebih menitikberatkan pada hal-hal trivia, laiknya pakaian yang dikenakan, atau penggunaan meja panjang atau pendek dalam diskusi bilateral.
Bahkan, strategi diplomasi yang semula terasa penting dan menarik, yakni terkait pembangunan ruang dialogis melalui penyampaian titipan pesan dari Presiden Zelensky kepada Presiden Putin untuk mendorong perdamaian kedua negara, belakangan juga diklarifikasi langsung oleh pihak Kremlin maupun Ukraina. Bahkan, jika dicermati lebih mendalam, materi diskusi Presiden Jokowi bersama Presiden Putin saat di Kremlin, lebih banyak membahas materi bilateral, ketimbang membicarakan materi substantif yang mendorong penghentian agresi militer Rusia terhadap Ukraina.
Hal itu dikonfirmasi oleh materi obrolan yang menekankan sejumlah tawaran menarik dari Rusia terhadap Indonesia terkait skema pembangunan energi nuklir dan juga tawaran pembangunan kereta di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.
Karena itulah, belakangan muncul sejumlah pandangan spekulatif yang menilai bahwa strategi diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Keiv dan Moskow, lebih mirip gimmick politik yang mencari aman (safe player), dengan menyasar target tujuan jangka pendek berupa kelancaran Forum G20, tanpa bersedia masuk lebih dalam ke ranah substansi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina itu sendiri.
Memang benar, agenda penyuksesan forum G20 merupakan kepentingan nasional yang penting dan relevan untuk diperjuangkan guna menyelamatkan kredibilitas, reputasi dan marwah Indonesia di mata dunia. Namun demikian, penekanan pada penggunaan gimmick cenderung tidak banyak mengubah peta konflik dan tidak berpengaruh signifikan pada tujuan besar untuk membangun jembatan komunikasi di antara para elite kekuasaan yang sedang bersengketa.
Di level ini, Istana Kepresidenan dan Kementerian Luar Negeri perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada publik terkait substansi diplomasi yang dijalankan serta hasil pertemuan Kepala Negara dengan Presiden Rusia dan Ukraina, untuk membuka peluang tindak lanjut bagi seluruh stakeholders, baik di tingkat nasional maupun global, untuk ikut terus membangun dan mengokohkan fondasi perdamaian internasional secara berkelanjutan.
Lihat Juga :
