Pemerintah Minta Masyarakat Tetap Gencarkan 3T dan Perketat Prokes

JAKARTA - Pemerintah mewajibkan vaksinasi booster untuk setiap syarat perjalanan dan izin keramaian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menekankan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam setiap kegiatan di tempat umum.

“Dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan perjalanan. Arahan Presiden di airport disiapkan vaksin dosis ke-3,” kata ketua umum Partai Golkar ini, Senin (4/7/2022).

Dia juga meminta pengelola pusat perbelanjaan maupun fasilitas publik untuk menggiatkan tracing lewat aplikasi PeduliLindungi. Kata Airlangga, penerapan protokol kesehatan (prokes) di mal tidak seketat sebelumnya.





Saat ini banyak pengunjung mal yang masuk tanpa melakukan pindai aplikasi PeduliLindungi. "Kita lihat di beberapa mal tidak seketat sebelumnya, jadi saya memonitor di beberapa mal dan beberapa kegiatan itu aplikasinya (PeduliLindungi) ada, barcode-nya ada tapi banyak pengunjung yang masuk tanpa scan," imbuhnya.

Diketahui, saat ini 81% varian kasus covid-19 di Indonesia adalah dengan jenis Omicron BA.4 dan BA.5, dan 100% kasus di Jakarta merupakan varian baru tersebut. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menjelaskan, kondisi penyebaran Covid-19 di Tanah Air sudah melewati puncak dan cenderung melandai.

Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Masdalina Pane menilai pemerintah perlu memperketat proses 3T selain prokes. “Bagaimana menghentikan transmisi di komunitas, ya 3T, tracing, testing, dan treatment, serta melakukan isolasi karantina,” tutur Masdalina.

Berdasarkan sero survei yang dilakukan pemerintah di Maret, disebutkan 99,6% masyarakat Jawa Bali memiliki antibodi covid-19. Pemerintah juga akan melakukan sero survei ketiga pada bulan Juli ini.

Menanggapi hal itu, Masdalina minta pemerintah menggunakan sistem sero survei yang benar dan diumumkan secara realtime. “Terkait sero survei, tentang sampel dan jumlah dan cara pengembaliannya, komitmen waktu dan tentu test ini mahal. Kalau ada survei verso survei murah itu bukan,” tuturnya.

Meski hasil sero survei bagus, pemerintah tetap menggenjot vaksinasi. Bahkan Presiden Jokowi minta Menteri Kesehatan Budi Gunadi untuk mencari pendekatan sosial yang inovatif untuk masyarakat agar semangat booster.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah membeberkan ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan publik pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat edukasi pada publik terkait kegunaan dan tindak lanjut dari aplikasi tersebut.

Adapun tindak lanjut yang dimaksudkan adalah saran dan langkah yang harus dilakukan masyarakat ketika mendapati status pengguna aplikasi yang diwakili dengan warna. Misalnya, ketika status merah karena belum vaksin, pengguna dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi.

"Pemerintah harus segera melakukan edukasi pada masyarakat terkait dengan aplikasi itu sendiri. Artinya kalau di situ ditemukan ada merah, hitam, itu segera ada tindak lanjutnya," ujar Trubus.

Dia pun menekankan pentingnya kerja sama antara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dengan pengelola mal untuk mempermudah pengunjung mal mengakses aplikasi, seperti menyediakan koneksi internet yang stabil. "Ditingkatkan lagi kerja sama antara Satgas Covid-19 dengan pengelola mal," pungkasnya.