Fadli Zon Sebut Politik Identitas Bukan Ancaman Demokrasi
Rabu, 29 Juni 2022 - 15:15 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Cegah Hoaks dan Politik Identitas, Polri Bentuk Satgas Nusantara
"Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negara secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?" ujarnya.
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik identitas secara konseptual jelas salah. Menurut Fadli Zon ada dua argumentasi untuk menolaknya.
Pertama, pada dasarnya identitas tidak dapat dipisahkan dari politik. Bahkan semua yang berkaitan dengan politik sebenarnya selalu terkait dengan identitas, baik itu agama, ideologi, ras, dan kelas. Pemilihan kepala daerah misalnya, seringkali mempertimbangkan asal daerah, kadang latar belakang agama, bahkan ras.
Fadli Zon menjelaskan, menurut para ahli filsafat politik, seperti Charles Taylor atau Amy Gutmann, politik identitas adalah sesuatu tak bisa dipisahkan dari perjuangan politik demokrasi. Semua manusia pasti memiliki identitas, dan identitas itulah yang mereka perjuangkan dalam proses demokrasi.
"Itu sebabnya, Amy Gutman, dalam bukunya Identity in Democracy (2003), jelas menulis bahwa penggunaan identitas dalam politik adalah sah. Identitas dalam demokrasi, apalagi di tengah masyarakat yang majemuk, merupakan bentuk agregasi sosial yang merefleksikan kepentingan masyarakat itu sendiri," katanya.
Kedua, Fadli Zon berpendapat bahwa ancaman keterbelahan di Indonesia bukanlah politik identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial. Inilah yang dipotret oleh Norris dan Inglehart ketika menelusuri penyebab utama lahirnya populisme. Keduanya sepakat bahwa populisme akan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi dan benturan kebudayaan.
"Jadi, menurut saya bahaya sekali jika aparat penegak hukum atau institusi negara secara insinuatif tiba-tiba menempatkan politik identitas sebagai wacana kotor, atau jahat, yang harus diperangi. Dasar hukum dan dasar akademisnya apa?" ujarnya.
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memang rentan terhadap konflik berbasis identitas. Namun, mengeksploitasi kekhawatiran atas nama politik identitas secara konseptual jelas salah. Menurut Fadli Zon ada dua argumentasi untuk menolaknya.
Pertama, pada dasarnya identitas tidak dapat dipisahkan dari politik. Bahkan semua yang berkaitan dengan politik sebenarnya selalu terkait dengan identitas, baik itu agama, ideologi, ras, dan kelas. Pemilihan kepala daerah misalnya, seringkali mempertimbangkan asal daerah, kadang latar belakang agama, bahkan ras.
Fadli Zon menjelaskan, menurut para ahli filsafat politik, seperti Charles Taylor atau Amy Gutmann, politik identitas adalah sesuatu tak bisa dipisahkan dari perjuangan politik demokrasi. Semua manusia pasti memiliki identitas, dan identitas itulah yang mereka perjuangkan dalam proses demokrasi.
"Itu sebabnya, Amy Gutman, dalam bukunya Identity in Democracy (2003), jelas menulis bahwa penggunaan identitas dalam politik adalah sah. Identitas dalam demokrasi, apalagi di tengah masyarakat yang majemuk, merupakan bentuk agregasi sosial yang merefleksikan kepentingan masyarakat itu sendiri," katanya.
Kedua, Fadli Zon berpendapat bahwa ancaman keterbelahan di Indonesia bukanlah politik identitas, melainkan kesenjangan ekonomi yang mengganggu rasa keadilan sosial. Inilah yang dipotret oleh Norris dan Inglehart ketika menelusuri penyebab utama lahirnya populisme. Keduanya sepakat bahwa populisme akan selalu terkait dengan kesenjangan ekonomi dan benturan kebudayaan.
Lihat Juga :
