Ketua KPK: Kartu Prakerja Belum Timbulkan Kerugian Negara
Kamis, 25 Juni 2020 - 13:28 WIB
loading...
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (tengah). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan sampai hari ini program K artu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara.
Dia mengaku banyak yang bertanya kepada KPK tentang berapa uang negara yang keluar dari program Kartu Prakerja itu.
"Banyak kawan-kawan bertanya berapa keuangan negara yang keluar dari program kartu prakerja, itu bukan kewenangan kami. Tapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara, sampai hari ini," ujar Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Dia menjelaskan, RDP Komisi III DPR sebelumnya sempat menyinggung program Kartu Prakerja. Setelah itu, Firli langsung memanggil Deputi Pencegahan KPK.
"Saya bilang kartu prakerja anggaran Rp5,6 triliun sasaran 5 juta orang, sudah bergulir tahap satu, tahap dua, tahap tiga, kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran," ujar mantan Kapolda Sumatera Selatan ini. (Baca juga: Ini Tujuh Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja )
Kemudian, KPK melakukan kajian. Selanjutnya, KPK rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan unit kerja yang menangani Kartu Prakerja.
"Hasil rapat kami lakukan penelitian kajian selanjutnya hasil kajian kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Ekonomi dan dihadiri pihak terkait," ungkapnya.
KPK memberikan saran agar dilakukan perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi terkait program kartu prakerja.
"Alhamdulil lah pemerintah beliau-beliau dengarkan kata dan suara KPK, sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini. Apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi, akan lebih baik kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," tuturnya.
Dia mengaku banyak yang bertanya kepada KPK tentang berapa uang negara yang keluar dari program Kartu Prakerja itu.
"Banyak kawan-kawan bertanya berapa keuangan negara yang keluar dari program kartu prakerja, itu bukan kewenangan kami. Tapi yang pasti sampai hari ini belum ada keuangan negara yang hilang dan program Kartu Prakerja belum menimbulkan kerugian negara, sampai hari ini," ujar Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).
Dia menjelaskan, RDP Komisi III DPR sebelumnya sempat menyinggung program Kartu Prakerja. Setelah itu, Firli langsung memanggil Deputi Pencegahan KPK.
"Saya bilang kartu prakerja anggaran Rp5,6 triliun sasaran 5 juta orang, sudah bergulir tahap satu, tahap dua, tahap tiga, kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran," ujar mantan Kapolda Sumatera Selatan ini. (Baca juga: Ini Tujuh Rekomendasi KPK soal Kartu Prakerja )
Kemudian, KPK melakukan kajian. Selanjutnya, KPK rapat dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan unit kerja yang menangani Kartu Prakerja.
"Hasil rapat kami lakukan penelitian kajian selanjutnya hasil kajian kami lengkapi dengan rekomendasi, kami sampaikan dengan pemerintah dalam hal ini Menko Ekonomi dan dihadiri pihak terkait," ungkapnya.
KPK memberikan saran agar dilakukan perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi terkait program kartu prakerja.
"Alhamdulil lah pemerintah beliau-beliau dengarkan kata dan suara KPK, sehingga Kartu Prakerja sempat ditunda pelaksanaannya sampai hari ini. Apa yang kami lakukan dalam rangka melakukan pencegahan korupsi, akan lebih baik kita menyelamatkan uang negara daripada kita menangkap seseorang tapi uangnya sudah hilang lebih dahulu," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
