Hasto: PDIP Tak Bisa Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat karena Alasan Ideologis
Sabtu, 25 Juni 2022 - 18:52 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Hasto: PDIP Segera Keluarkan Surat Teguran untuk Masinton
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY. Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme, intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.
“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu di kedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” kata Hasto.
Begitupun halnya dengan Partai Demokrat. Hasto mengatakan aspek historis masa lalu di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, pihaknya melihat apa yang dilakukan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat. Pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental yang dipegang oleh PDIP.
“Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY. Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme, intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebhinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia,” kata Hasto.
Hasto menyampaikan di dalam politik, kerja sama itu penting. Tetapi kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. Tetapi sikap berbeda akan diambil oleh PDIP ketika sudah menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, ketika ada negara lain yang menyerang Indonesia maka PDIP akan menjadi yang terdepan untuk mempersatukan seluruh elemen bangsa.
“Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu di kedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,” kata Hasto.
(cip)
Lihat Juga :
