Pemerintah Dinilai Sudah Bekerja Keras Tangani Wabah PMK
Selasa, 21 Juni 2022 - 06:19 WIB
loading...
Pemerintah dinilai sudah bekerja keras menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai sudah bekerja keras menangani wabah penyakit mulut dan kuku ( PMK ) pada hewan ternak . Pengadaan vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah wabah PMK meluas.
"Pemerintah sudah bekerja keras untuk penanganan penyakit PMK. Masyarakat perlu berhati-hati dan konsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak," kata Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen, Senin (20/6/2022).
Diakuinya perlu ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa. Peternak, kata dia, sebaiknya berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak, sehingga ada perbaikan kualitas dalam waktu singkat.
Baca juga: Jokowi Minta Wabah PMK Ditangani Seperti Covid-19
Kemudian, hewan ternak yang sudah terlanjur terkena wabah PMK perlu ditangani secara khusus untuk mencegah penularan yang lebih masif. "Jelas sekali pemerintah memprioritaskan untuk penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," tutur politikus PDIP ini.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan langkah nyata terkait pengecekan hewan yang bakal menjadi hewan kurban. Dia pun mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan terkait untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban dan mana yang tidak menjelang Idul Adha.
Dia berpendapat bahwa kebijakan itu secara teknis dapat dilakukan di tingkat desa. Dia melanjutkan, pemerintah desa bersama instansi terkait perlu berkoordinasi dengan ormas semisal NU, Muhammadiyah, dan yang lain, serta petugas kesehatan. "Untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih, hingga terbebas dari penyakit dan status kehalalan-nya jelas menurut hukum agama," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet Senin (20/6/2022) meminta para menteri sungguh-sungguh dalam menanggulangi PMK. Dirinya meminta agar penanganan PMK seperti pencegahan Covid-19.
Dikatakan Jokowi, cara-cara yang digunakan dalam penanggulangan pandemi juga bisa diterapkan untuk menangani PMK, seperti vaksinasi sampai. "Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya, saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan," ujar Jokowi.
Sementara itu, pemerintah berhasil mendatangkan 800.000 dosis vaksin PMK pada Kamis 16 Juni 2022. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah prioritas dan masyarakat bisa mendapatkan secara gratis.
"Pemerintah sudah bekerja keras untuk penanganan penyakit PMK. Masyarakat perlu berhati-hati dan konsultasi ke pakar kesehatan atau didampingi petugas dalam pemilihan hewan ternak," kata Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen, Senin (20/6/2022).
Diakuinya perlu ada penyuluhan ringkas terkait teknis pemilihan hewan yang sehat melalui desa atau petugas kesehatan tingkat desa. Peternak, kata dia, sebaiknya berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk pengawasan dan penguatan kualitas kesehatan hewan ternak, sehingga ada perbaikan kualitas dalam waktu singkat.
Baca juga: Jokowi Minta Wabah PMK Ditangani Seperti Covid-19
Kemudian, hewan ternak yang sudah terlanjur terkena wabah PMK perlu ditangani secara khusus untuk mencegah penularan yang lebih masif. "Jelas sekali pemerintah memprioritaskan untuk penanganan PMK ini, terutama terhadap peternak dan konsumen. Dari sisi penyiapan vaksin dan tenaga kesehatan untuk program vaksinasi, ini merupakan langkah penting dan semoga dalam waktu dekat segera terlihat hasil nyata," tutur politikus PDIP ini.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan langkah nyata terkait pengecekan hewan yang bakal menjadi hewan kurban. Dia pun mengusulkan ada satu tahap pengecekan melalui petugas kesehatan terkait untuk mengetahui mana hewan yang layak dikurban dan mana yang tidak menjelang Idul Adha.
Dia berpendapat bahwa kebijakan itu secara teknis dapat dilakukan di tingkat desa. Dia melanjutkan, pemerintah desa bersama instansi terkait perlu berkoordinasi dengan ormas semisal NU, Muhammadiyah, dan yang lain, serta petugas kesehatan. "Untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik atas hewan kurban yang akan disembelih, hingga terbebas dari penyakit dan status kehalalan-nya jelas menurut hukum agama," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka sidang kabinet Senin (20/6/2022) meminta para menteri sungguh-sungguh dalam menanggulangi PMK. Dirinya meminta agar penanganan PMK seperti pencegahan Covid-19.
Dikatakan Jokowi, cara-cara yang digunakan dalam penanggulangan pandemi juga bisa diterapkan untuk menangani PMK, seperti vaksinasi sampai. "Cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya, saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan," ujar Jokowi.
Sementara itu, pemerintah berhasil mendatangkan 800.000 dosis vaksin PMK pada Kamis 16 Juni 2022. Vaksin tersebut telah didistribusikan ke berbagai daerah prioritas dan masyarakat bisa mendapatkan secara gratis.
(rca)
Lihat Juga :
