Pengamat Terorisme UI: Politik Identitas Sudah Tidak Relevan untuk Pilpres 2024
Jum'at, 17 Juni 2022 - 11:07 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi, politik identitas itu boleh saja asal yang positif, yang tidak bertentangan dengan agama, yang bertujuan memajukan bangsa, dan tidak mengganggu orang lain, itu positif. Jadi politik identitas jangan selalu dipahami negatif," kata pria yang meraih gelar Magister pada Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia ini.
Baca juga: Jelang Pemilu dan Pilpres 2024, Wakapolri Ingatkan Jangan Politik Identitas
Dirinya juga menyebut dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum kepentingan yang memanfaatkan isu sentimen agama yang justru menimbulkan reaksi balik dari segolongan masyarakat yang merasa terganggu dengan isu tersebut. Tentunya hal ini mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa ini tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik.
"Bahwa Indonesia menganut kebebasan demokrasi, tiap orang boleh berekspresi itu wajib dijaga, akan tetapi kebebabsan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, nah termasuk dalam hal berpolitik itu tadi," tutur Ridlwan.
Tidak hanya itu, kondisi iklim demokrasi yang dirusak dengan pertarungan sentimen agama justru akan semakin melanggengkan jalan bagi kelompok radikal guna mewujudkan visi misinya guna mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem yang mereka percayai.
"Kalau negara ini chaos, maka mereka akan bilang 'inilah bukti bahwa Pancasila gagal dan tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia, negara ini gagal, maka gantilah Pancasila ke system khilafah, karena terbukti bangsa ini pecah, maka ayo ganti ke sistem agama'. Tentunya hal itu yang menjadi tujuan mereka," jelas pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini.
Tidak hanya itu, kondisi adu domba dan polarisasi yang semakin parah di tengah masyarakat Indonesia yang beragam juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang bangkitnya gerakan-gerakan teror menjelang tahun politik 2024, yang belakangan ini kelompok teror seperti sudah samar terdengar keberadannya bagi masyarakat.
Baca juga: Jelang Pemilu dan Pilpres 2024, Wakapolri Ingatkan Jangan Politik Identitas
Dirinya juga menyebut dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum kepentingan yang memanfaatkan isu sentimen agama yang justru menimbulkan reaksi balik dari segolongan masyarakat yang merasa terganggu dengan isu tersebut. Tentunya hal ini mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa ini tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik.
"Bahwa Indonesia menganut kebebasan demokrasi, tiap orang boleh berekspresi itu wajib dijaga, akan tetapi kebebabsan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain, nah termasuk dalam hal berpolitik itu tadi," tutur Ridlwan.
Tidak hanya itu, kondisi iklim demokrasi yang dirusak dengan pertarungan sentimen agama justru akan semakin melanggengkan jalan bagi kelompok radikal guna mewujudkan visi misinya guna mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem yang mereka percayai.
"Kalau negara ini chaos, maka mereka akan bilang 'inilah bukti bahwa Pancasila gagal dan tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia, negara ini gagal, maka gantilah Pancasila ke system khilafah, karena terbukti bangsa ini pecah, maka ayo ganti ke sistem agama'. Tentunya hal itu yang menjadi tujuan mereka," jelas pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis ini.
Tidak hanya itu, kondisi adu domba dan polarisasi yang semakin parah di tengah masyarakat Indonesia yang beragam juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat tentang bangkitnya gerakan-gerakan teror menjelang tahun politik 2024, yang belakangan ini kelompok teror seperti sudah samar terdengar keberadannya bagi masyarakat.
Lihat Juga :
