Hadi Tjahjanto Diyakini Mampu Jalankan Tugas sebagai Menteri ATR/BPN Secara Profesional

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melantik mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ). Hadi masuk kabinet menggantikan Sofyan Djalil setelah Jokowi mengumumkan reshuffle kabinetnya di Istana Presiden, pada hari ini Rabu (15/6/2022).



Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN memang tidak mudah. Apalagi hal itu merupakan bidang baru bagi Hadi Tjahjanto. Tetapi dengan mekanisme kerja Hadi yang kerap mendahulukan sinergitas akan membuat jajaran kementerian lebih aktif melayani kepentingan rakyat.

”Saya percaya Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahyanto akan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal dan profesional. Selama menjadi Panglima TNI banyak melakukan pembaruan-pembaruan dalam TNI. Termasuk sinergitas TNI-Polri yang digagas Panglima TNI dan Kapolri dinilai berhasil menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” ujar Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Cyber ini.



Sementara itu, Hadi Tjahjanto memastikan akan langsung mengurus tiga masalah krusial di wilayah kerjanya. Masalah pertama yaitu, terkait sertifikat tanah. Hadi menyebut, hingga kini sertifikasi tanah milik rakyat sudah mencapai 81 juta. Sedangkan masih tersisa 45 juta sertifikat lagi guna mencapai target yang telah ditentukan.

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta. Target yang ingin kita capai adalah 126 juta sertifikat," kata Hadi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (15/6/2022).



Tak hanya itu, masalah lain adalah sengketa lahan. Hadi berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. "Sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat," tuturnya.

Terakhir adalah, permasalahan mengenai tanah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Guna mempermudah penyelesaian masalah tersebut, Hadi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait. "Terkait tanah IKN itu akan kita segera selesaikan. Insyaallah dengan sinergi, nantinya saya akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut," katanya.