Gelar Musyawarah Kerja Nasional, Pengurus PP Hima Persis Rumuskan Kebijakan dan Program Kerja

JAKARTA - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis ) melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional di Wisma Griya Sabha DPR RI Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut merupakan momentum para pengurus dalam merumuskan kebijakan dan program kerja untuk menerjemahkan visi misi ketua umum.

Pada pembukaan muskernas tersebut, Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nur Hidayatullah selaku Ketua Umum PP Hima Persis menyampaikan grand design dan visi misi Hima Persis ke depan. Ada pula sambutan dari mantan Ketua Umum Hima Persis Lamlam Pahala yang menyampaikan pesan-pesan kebaikannya untuk pengurus ke depan.

Sekretaris Jenderal PP Hima Persis Hafidh Fadhlurrohman yang menjadi penanggung jawab acara tersebut menjelaskan, acara yang digelar akhir pekan lalu tersebut merupakan momentum para pengurus dalam merumuskan kebijakan dan program kerja untuk menerjemahkan visi misi Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nur Hidayatullah.

Visi misi Ilham Nur Hidayatullah selaku Ketua Umum PP Hima Persis yakni mengusung tiga pilar transformasi. Ketiga transformasi itu adalah transformasi organisasi dan pengaderan, transformasi ekonomi dan teknologi, serta transformasi politik. Sehingga, dari transformasi itu bisa mewujudkan SDM yang unggul dan organisasi yang digdaya. Tiga pilar tersebut merupakan pijakan awal para pengurus PP Hima Persis dalam merancang kebijakan dan program kerjanya.



Hafidh Fadhlurrohman mengatakan, dalam muskernas yang berlangsung dua hari tersebut, banyak program yang dirancang sebagai sebuah upaya menciptakan Hima Persis yang lebih bermanfaat.

"Mudah-mudahan muskernas ini menjadi pijakan awal dalam menjalankan kerja-kerja organisasi yang menjadikan PP Hima Persis ke depan lebih bermanfaat untuk umat dan bangsa," ujar Hafidh dalam siaran persnya, Selasa (14/6/2022).

Untuk diketahui, terdapat 12 bidang dalam susunan struktur PP Hima Persis 2022-2024, yakni Bidang Kaderisasi, Bidang Organisasi, Bidang Riset dan Teknologi, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Bidang Hukum dan HAM, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Pemberdayaan, Bidang Kemaritiman, Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta Bidang Hubungan Internasional.