Soal FKTP TNI, Jenderal Andika: Pelan-pelan Kami Berusaha Bereskan
loading...
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Aki Ghufron Mukti. Foto/Puspen TNI
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan akan membereskan masalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) prajurit TNI yang belum memenuhi syarat. Hal ini ditegaskan Jenderal Andika saat menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Aki Ghufron Mukti.
"Beberapa fasilitas dari TNI terutama FKTP di beberapa tempat tuh, mohon maaf masih belum memenuhi syarat," ujar Ghufron dalam video yang diunggah Puspen TNI, dikutip Minggu (12/6/1022).
Lebih lanjut, Ali pun memberikan waktu kepada Jakarta agar dapat dengan segera mengurus syarat-starat yang belum terpenuhi. Menurut dia, jajaran BPJS Kesehatan juga akan membantu TNI bila menemani kesulitan dalam pengurusan tersebut.
"Kita memberikan waktu, kadang kadang ada masalah tanah ada macam-macam begitu. Tapi harus juga istilahnya diurus dan kita dibantu ngurusnya biar bisa memenuhi peraturan standart," jelas Ghufron.
Menanggapi hal itu, Andika memastikan Tim Hukum TNI bertindak cepat membenahi masalah ini. Eks Pangkostrad ini meminta jajarannya agar bisa mencatat fasilitas mana saja yang belum memenuhi standart dalam waktu 1 pekan.
"Kami pelan-pelan berusaha membereskan 1 per 1 prof. Makanya saya hadirkan Tim Hukum untuk membantu proses. Jadi Mas Budiman (Kapuskes TNI) harus melaporkan mana saja khususnya FKTP yang belum lengkap sesuai syarat-syarat yang diperlukan. Kita diberi waktu nih, oleh karena itu kita harus cepat, data ini dalam mungkin seminggu harus ada," ungkap Andika.
"Beberapa fasilitas dari TNI terutama FKTP di beberapa tempat tuh, mohon maaf masih belum memenuhi syarat," ujar Ghufron dalam video yang diunggah Puspen TNI, dikutip Minggu (12/6/1022).
Lebih lanjut, Ali pun memberikan waktu kepada Jakarta agar dapat dengan segera mengurus syarat-starat yang belum terpenuhi. Menurut dia, jajaran BPJS Kesehatan juga akan membantu TNI bila menemani kesulitan dalam pengurusan tersebut.
"Kita memberikan waktu, kadang kadang ada masalah tanah ada macam-macam begitu. Tapi harus juga istilahnya diurus dan kita dibantu ngurusnya biar bisa memenuhi peraturan standart," jelas Ghufron.
Menanggapi hal itu, Andika memastikan Tim Hukum TNI bertindak cepat membenahi masalah ini. Eks Pangkostrad ini meminta jajarannya agar bisa mencatat fasilitas mana saja yang belum memenuhi standart dalam waktu 1 pekan.
"Kami pelan-pelan berusaha membereskan 1 per 1 prof. Makanya saya hadirkan Tim Hukum untuk membantu proses. Jadi Mas Budiman (Kapuskes TNI) harus melaporkan mana saja khususnya FKTP yang belum lengkap sesuai syarat-syarat yang diperlukan. Kita diberi waktu nih, oleh karena itu kita harus cepat, data ini dalam mungkin seminggu harus ada," ungkap Andika.
(maf)
Lihat Juga :
