Politikus PDIP Minta Luhut Tak Mudah Baper ke DPR

Jum'at, 10 Juni 2022 - 17:47 WIB
loading...
Politikus PDIP Minta Luhut Tak Mudah Baper ke DPR
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan tidak antikritik dan menganggap remeh fungsi pengawasan DPR. FOTO/DOK.DPR
A A A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus meminta Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan tidak antikritik dan menganggap remeh fungsi pengawasan DPR. Dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis (9/6/2022), Luhut meminta Anggota DPR tidak menyerang dirinya demi mencari popularitas.

Menurut Deddy, DPR memiliki tugas pengawasan yang bentuknya bisa berupa kritik atau masukan. Salah satu contohnya adalah mengkritik rencana kenaikan tarif tiket masuk ke kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.

"Seharusnya sebagai seorang pejabat senior beliau paham dan tidak mudah baper (bawa perasaan), tinggal pilih mana kritik yang argumentatif dan konstruktif dan abaikan yang bentuknya hanya kenyiyiran belaka," kata Deddy.



Sebagai Anggota Komisi VI DPR yang menjadi mitra PT Taman Wisata Candi (TWC) dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), politikus PDIP ini mengaku tahu persis kondisi Candi Borobudur dan perbaikan yang dilakukan. Selama ini pengelolaan Candi Borobudur terbukti tidak efektif dan terjadi kerusakan yang diakibatkan manajemen pemeliharaan dan pengawasan yang kurang optimal.

Pihaknya melihat pengelola tidak secara konsisten dan efektif memberikan panduan, mengingatkan wisatawan, mengatur flow dan kapasitas pengunjung, memberikan sanksi dan sebagainya. Padahal pengawasan dan edukasi mudah dilakukan, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan peralatan CCTV dan multimedia.

"Jadi tidak boleh hanya menyalahkan pengunjung, manajemen juga harus berbenah," kata katanya.

Menurut Deddy, yang menjadi persoalan adalah rencana menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menggunakan dalih konservasi. "Kalau masalahnya adalah konservasi, maka yang harus dibatasi adalah jumlah pengunjungnya dan pengawasan terhadap pengunjung yang naik ke candi, bukan dengan menaikkan tiket, sehingga terkesan hanya orang kaya yang boleh naik," ujarnya.

Baca juga: Luhut ke Anggota DPR: Jangan Cari Popularitas dengan Nyerang Saya

Deddy tidak keberatan bila jumlah orang yang boleh naik ke Candi Borobudur dibatasi. Namun bukan dengan dasar kemampuan keuangan pengunjung. Seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi volume orang, menurunkan jumlah titik atau spot yang boleh diakses wisatawan, mengurangi frekuensi orang boleh naik ke Candi.

"Jadi bukan menaikkan harga tiket secara tidak wajar. Kalau mau ditutup pun silakan kalau itu untuk kepentingan Candi Borobudur sebagai situs warisan untuk dunia. Atau hanya boleh digunakan untuk upacara keagamaan secara terbatas juga tidak masalah, kalau kondisinya memang sudah sangat mengkhawatirkan," kata Deddy.

"Tolong jangan diskriminasi pengunjung yang boleh naik berdasarkan kemampuan membeli tiket yang mahal, itu tidak masuk akal," katanya.

Deddy berpendapat bahwa kenaikan harga tiket menjadi Rp750.000 untuk wisatawan domestik dan USD100 untuk wisatawan asing cenderung pertimbangan komersialisasi dan bukan konservasi atau preservasi.

"Saya berharap Pak Luhut berpikir secara jernih soal tiket itu. Jika hanya untuk biaya naik ke atas Candi, jelas itu yang termahal dibanding situs mana pun yang ada di dunia ini. Saya sudah mendapat data dan membandingkan harga tiket itu, terlalu mahal," katanya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mencurahkan perasaannya saat rapat bersama Banggar DPR. Ia berkeluh kesah lantaran banyak anggota dewan yang langsung mengkritik dirinya tanpa mengetahui apa masalahnya. Ia berharap, jika memang anggota DPR ingin mengkritik, maka bisa langsung berkomunikasi secara langsung kepadanya untuk mengetahui apa yang menjadi masalahnya.

"Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana aja Pak," ujar Luhut dalam rapat kerja bersama Banggar DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1731 seconds (0.1#10.140)