Marak PHK di Perusahaan Rintisan, DPR Minta Pekerja Dilindungi

JAKARTA - Sejumlah perusahaan rintisan atau startup di Indonesia mengumumkan PHK ratusan karyawan mereka dengan beragam alasan. Maraknya PHK di perusahaan rintisan ini harus menjadi perhatian serius, terutama soal aspek perlindungan terhadap pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan fenomena PHK karyawan perusahaan rintisan harus jadi alarm bahwa ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia belum kuat. Diketahui ada beberapa startup yang gulung tikar, beralih lini usaha, menutup sebagian layanan yang berakibat terjadinya PHK hingga ratusan pekerja.

PHK ratusan karyawan perusahaan rintisan ini semakin menambah deretan angka PHK selama pandemi. Berdasar data Kemenaker, per Agustus 2021 jumlah korban PHK sudah mencapai 538 ribu pekerja.

Sementara per 1 Mei 2020, jumlah pekerja sektor formal yang telah dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sebanyak 1.032.960 orang dan pekerja sektor formal yang di-PHK sebanyak 375.165 orang. Sedangkan pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 314.833 orang. Total pekerja sektor formal dan informal yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.722.958 orang.

"Jika ekosistem startup di Tanah Air tidak kuat secara bisnis, korbannya tetap para pekerja. Rata-rata pekerja startup juga first jober yang secara status mungkin belum karyawan tetap sehingga perlindungan jika terjadi PHK sewaktu-waktu sangat rentan sekali," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Jaminan Sosial Pekerja Harus Mampu Menjawab Kebutuhan Para Pekerja

Kurniasih pun mengingatkan agar pekerja perusahaan rintisan yang di-PHK mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertera dalam kontrak kerja di awal.

"Kontrak kerja adalah hukum tertinggi yg mengikat para pihak. Oleh karena itu, dalam pembuatan kontrak kerja perlindungan yang diberikan terhadap pekerja harus lebih baik dari regulasi yang ada. Jika justru lebih buruk maka dikembalikan ke regulasi yang berlaku. Perjanjian kontrak kerja ini harus ditegakkan saat terjadi PHK termasuk di perusahaan rintisan," sebut Kurniasih.

Ia menyoroti fenomena perusahaan rintisan yang sangat cepat berkembang dengan merekrut banyak pekerja sekaligus cepat turun karena belum mendapatkan keuntungan. Jika perusahaan rintisan sudah harus tutup sebelum lima tahun, maka harapan pekerja untuk menjadi karyawan tetap akan hilang.

"Artinya kalau model bisnisnya hanya mengandalkan funding tanpa kapan tahu harus bisa menghasilkan keuntungan agar bisa survive, maka fenomena PHK karyawan rintisan akan terus terjadi. Kemudian tidak ada job security bagi para pekerja karena penerapan UU Cipta Kerja," kata dia.

Kurniasih meminta agar pemerintah bisa menjamin perusahaan rintisan menunaikan hak-hak pekerja dan juga bisa tumbuh sesuai dengan sistem bisnis yang sehat. Jangan sampai hanya karena fenomena maraknya startup, kemudian banyak anak muda yang tergiur bekerja di perusahaan rintisan tanpa jaminan bekerja yang memadai.



Kurniasih juga mendorong perusahaan rintisan dalam memuat kontrak kerja baik bersifat PKWT dan PKWTT wajib memuat hak-hak pekerja secara adil.

Kurniasih mendukung lahirnya perusahaan rintisan yang sehat dan kuat. Sebab tidak bisa dipungkiri, industri digital saat ini menguasai berbagai lini. Lahirnya perusahaan rintisan yang sehat dan kuat bukan hanya bermanfaat bagi pemilik usaha tapi juga bisa menyerap tenaga kerja dan memiliki jaminan pekerjaan jangka panjang.

"Kita mendukung hadirnya perusahaan rintisan, dengan catatan fundamental bisnisnya sehat dan kuat. Tentu kita semua berharap ada lahan pekerjaan baru bagi anak muda kreatif di Tanah Air. Tapi ada fenomena gunung es bahwa ada kekeroposan di bawah dan ini yang harus diperbaiki. Kuatkan regulasi dan dampingi perusahaan rintisan agar tidak lagi-lagi pekerja yang jadi korban," sebut dia.