Ketua Dewan Pers Sebut Media Abal-abal Bikin Repot Banyak Pihak
Sabtu, 04 Juni 2022 - 10:13 WIB
loading...
Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra mengaku prihatin dengan banyaknya media abal-abal di Indonesia. Foto/Dewan Pers
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra mengaku prihatin dengan banyaknya media abal-abal di Indonesia. Menurutnya, keberadaan media abal-abal tersebut membuat repot banyak pihak.
"Medianya abal-abal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak," ujar Azra dalam siaran pers dewan pers, Sabtu (4/6/2022).
Dia mengatakan, jurnalisme haruslah berkualitas. Dengan begitu, berita yang disajikan pewarta akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Jurnalis
Dia menjelaskan, Dewan Pers tetap dapat bersikap kritis pada pemerintah. "Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis," imbuhnya.
Selain itu, dia menilai pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.
Kendati demikian, kata dia, Dewan Pers tidak mungkin dapat sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak agar perbaikan kondisi bangsa lebih cepat terlaksana.
"Medianya abal-abal, penulis abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak," ujar Azra dalam siaran pers dewan pers, Sabtu (4/6/2022).
Dia mengatakan, jurnalisme haruslah berkualitas. Dengan begitu, berita yang disajikan pewarta akan kredibel dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Jurnalis
Dia menjelaskan, Dewan Pers tetap dapat bersikap kritis pada pemerintah. "Dewan Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra kritis," imbuhnya.
Selain itu, dia menilai pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi masukan.
Kendati demikian, kata dia, Dewan Pers tidak mungkin dapat sendirian untuk memberi kritik atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak agar perbaikan kondisi bangsa lebih cepat terlaksana.
(rca)
Lihat Juga :
