Radikalisme di Kampus Tanggung Jawab Seluruh Institusi Pendidikan

JAKARTA - Penangkapan seorang mahasiswa di Malang, Jawa Timur terkait kasus terorisme menunjukkan ideologi radikal tidak lagi mengenal status dan tingkat pendidikan . Infiltrasi paham ini telah lama masuk ke dalam sektor pendidikan dari berbagai celah yang diabaikan lembaga pendidikan.

Pengamat pendidikan, Darmaningtyas menilai radikalisme di kampus merupakan tanggung jawab semua pihak. Upaya pembenahannya tidak bisa hanya dibebankan kepada kampus, tapi institusi pendidikan secara keseluruhan.

"Itu bukan semata-mata tanggung jawab pihak kampus, tetapi juga institusi pendidikan secara keseluruhan, mulai dari SMP, SMA juga. Kalau doktrinnya di SMP dan SMA itu sudah kuat, ya tentunya ketika menjadi mahasiswa pun juga mereka tidak bisa digoyahkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama," ujar Darmaningtyas dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (2/6/2022).



Menurutnya, tidak ada yang salah dengan sistem penerimaan mahasiswa di kampus. Sebab, pada dasarnya perguruan tinggi merupakan tempat yang dipenuhi dengan perebutan pemaknaan yang juga ingin dimenangkan oleh setiap kelompok atau golongan untuk bisa eksis.

"Saya kira kalau dalam proses penerimaannya itu tidak ada yang salah. Tapi saya katakan bibit-bibit itu sudah muncul sejak dulu. Di mana pasca reformasi itu justru di kampus-kampus negeri dikuasai oleh kelompok-kelompok yang cenderung ke kanan," ujar Pengurus Persatuan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS) Yogyakarta ini.

Darmaningtyas menyayangkan jika ada institusi perguruan tinggi yang cenderung meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya, hal ini akan membuat mahasiswa terhegemoni oleh pandangan-pandangan radikal yang tidak disadari.

"Sebenarnya akan menjadi bahaya kalau masalah radikalisme di kampus ini dianggap remeh, didiamkan saja, dan tidak ada counter wacana. Karena jumlahnya kan mungkin sedikit. Justru karena sedikit itu mereka menjadi militan," katanya.

Baca juga: Terduga Teroris yang Ditangkap di Malang Mahasiswa Berprestasi Universitas Brawijaya

Menurut pria kelahiran Gunungkidul, 9 September 1962 ini, kunci utama guna mengurai persoalan radikalisme di lingkungan institusi pendidikan adalah bagaimana mewujudkan tatanan atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila terimplementasi dengan baik.

"Jadi kuncinya menurut saya di situ saja, sehingga orang tidak perlu mencari cari ideologi lain, kecuali dia melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara ini secara baik," katanya.

Terkait kasus yang telah terlanjur terjadi di lingkungan kampus, Darmaningtyas menilai perlu dibuat kebijakan, yaitu melalui counter wacana. Kampus perlu lebih menggalakkan upaya guna memperkenalkan ideologi Pancasila secara lebih nyata kepada siswanya dan juga counter perbuatan.

"Counter perbuatannya adalah dengan mengimplementasikan ideologi Pancasila secara nyata, sehingga orang tidak lagi bermimpi tentang ideologi yang lainnya, karena Pancasila pun sudah dianggap memberikan jawaban apa yang mereka inginkan," katanya.

Ia menilai kerentanan mahasiswa sehingga mudah direkrut oleh kelompok radikal akibat adanya ketidakkonsistenan di dalam kehidupan. Pancasila hanya dianggap sebagai sebuah teori dan hafalan tanpa contoh implementasi yang jelas dan konsisten.

"Jadi ibaratnya seperti tiap hari dicekokin ideologi Pancasila, tetapi itu tidak terlihat di dalam praktik, itulah kelemahan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anak muda. Karena kebingungan anak muda melihat ketidakkonsistenan di situ," ujar Direktur INSTRAN (Institut Studi Transportasi) ini.

Darmaningtyas menyebut ada upaya konkret yang bisa dilakukan segenap intitusi pendidikan, baik dari tingkat pendidikan SD hingga perguruan tinggi. Hal itu guna membangun institusi Pendidikan yang nyaman untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran serta dapat menumbuhkan nilai toleransi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, memberikan mata kuliah Pancasila kepada seluruh siswa di tiap tingkat Pendidikan. Kedua, mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti seni dan olahraga. Ini kan yang tidak kita sadari, baik itu kesenian ataupun olahraga itu dapat mengurangi pandangan-pandangan yang radikal," kata Alumnus Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta ini.

Menurutnya, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler seni dan olahraga penting dilakukan oleh lembaga Pendidikan. Selain belajar, siswa juga dapat membangun kebersamaan. Sebab, sikap tertutup dan enggan bersosialisasi akan mudah dipengaruhi pemikiran radikal.

Darmaningtyas berharap ada upaya serius dari pemerintah dalam merespons kasus radikalisme di lingkungan pendidikan agar tidak semakin berlarut. Misalnya melalui asistensi pendidikan Pancasila yang didahulukan dan digalakkan di awal masa pendidikan hingga berkelanjutan.

Hal tersebut seperti kebijakan yang dibuat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno saat menjabat sebagai Rektor UGM. Kebijakan yang dibuat adalah memindahkan jadwal asistensi pendidikan agama Islam dari semester awal ke semester belakang.

"Karena kalau diberikan di semester awal, mahasiswa yang baru lulus dari SMA yang kemudian masuk ke perguruan tinggi ini tentunya akan sangat mudah sekali untuk dipengaruhi memiliki pandangan-pandangan yang misalnya radikal tadi," katanya.

Menurut Darmaningtyas, hal tersebut akan berbeda jika pendidikan agama Islam diberikan di semester belakang. Dengan begitu, para mahasiswa sudah dibekali dengan pandangan-pandangan yang lebih rasional terlebih dahulu.

"Jadi ketika mahasiswa mendapatkan ajaran-ajaran yang bisa mempengaruhi pandangannya itu kan relatif tidak gampang lagi, dibandingkan ketika pengaruh itu datang pada saat semester awal atau ketika baru menjadi mahasiswam," kata Darmaningtyas.