Hari Lahir Pancasila, PKS Suarakan Working Ideology untuk Kesejahteraan Rakyat

"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," jelas Jazuli.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.

"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Di antaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dll," terangnya.

PKS kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako, dan lainnya, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.

"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.